Puan: RUU Perampasan Aset Rampung Lebih Cepat, 14 Tahun Dinantikan
Kamis, 19 Nov 2026, 14:07 WIBJakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya rampung lebih cepat dari target yang ditetapkan.
Semula, DPR menargetkan RUU tersebut selesai pada 15 Desember 2026, tetapi pembahasannya telah tuntas pada 19 November 2026 atau hampir satu bulan lebih awal.
"Belum sampai satu bulan DPR RI bisa menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini dengan insyaallah dengan sebaik-baiknya," kata Puan seusai memimpin rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (19/11).
Puan menegaskan penyelesaian RUU tersebut bukan karena DPR terburu-buru atau mendapat desakan, melainkan karena regulasi itu telah dinantikan selama 14 tahun.
Dalam proses pembahasannya, DPR telah menggelar 87 kali rapat dengar pendapat umum serta menyerap aspirasi masyarakat dari 15 provinsi. Puan berharap RUU Perampasan Aset dapat bermanfaat dan menjawab berbagai kekhawatiran masyarakat yang telah diantisipasi dalam penyusunannya.
Sebelumnya, Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 menyetujui pengesahan RUU Perampasan Aset. Persetujuan tersebut diambil setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut.
Habiburokhman menjelaskan, meskipun tindak pidana korupsi menjadi fokus utama, RUU tersebut juga mencakup sejumlah tindak pidana lain yang dapat menjadi dasar perampasan aset.
"Selain korupsi, ada tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme, tindak pidana penyelundupan manusia, tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya," katanya.
Selain itu, RUU tersebut juga mencakup tindak pidana perdagangan orang serta penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak terhadap perekonomian masyarakat luas.
Habiburokhman mengatakan perluasan cakupan tindak pidana tersebut merupakan hasil masukan masyarakat, termasuk terkait kasus investasi bodong yang kerap dilaporkan kepada Komisi III DPR. Menurut dia, pemulihan kerugian korban penipuan investasi selama ini belum berjalan maksimal.
Di sisi lain, DPR juga memperkuat mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam penerapan RUU Perampasan Aset. Habiburokhman mengatakan regulasi tersebut mengedepankan asas keadilan, pemulihan, serta komitmen terhadap pencegahan penyalahgunaan.
Ia menjelaskan, salah satu mekanisme pengawasan yang diatur adalah pembentukan badan pengawas independen yang ditunjuk presiden dengan persetujuan DPR. Selain itu, RUU tersebut juga mengatur pembuktian yang berimbang serta transparansi digital.
Habiburokhman mengatakan penguatan pengawasan tersebut merupakan respons terhadap kekhawatiran masyarakat mengenai potensi penggunaan aturan perampasan aset untuk kepentingan politik maupun praktik pemerasan oleh aparat penegak hukum.
"Kami mendapat masukan dari masyarakat bagaimana jika undang-undang perampasan aset digunakan oleh mereka yang berkuasa untuk menghabisi lawan-lawan politiknya atau digunakan aparat penegak hukum untuk melakukan pemerasan terhadap warga negara," katanya.
Menurut dia, berbagai mekanisme pengawasan tersebut dirancang untuk memastikan penerapan RUU Perampasan Aset tidak disalahgunakan setelah nantinya berlaku.
Redaktur: Andes Tanjung
Penulis: Antara
Berita Terkait:
-
Telkom Raup Pendapatan Rp113,5 Triliun hingga Kuartal III 2026, Ini Pendorongnya
-
Tiongkok dan AS Bahas Peluang Denuklirisasi dalam Forum Trilateral
-
Bukan Sekadar Slogan! Wakapolda Tegaskan “Polisi Bersama Masyarakat” Jadi Pedoman Polri
-
Peringati Hari Museum, Presiden Prabowo Lihat-lihat Koleksi Museum Gajah Bersama Anak-anak Sekolah
-
Rapelan Cair! Pramono Pastikan Selisih Gaji PJLP DKI Mulai Dibayarkan Bertahap
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.