Modernisasi Jangan Singkirkan Petani Kecil

Kamis, 19 Nov 2026, 00:00 WIB

JAKARTA – Modernisasi desa tak cukup hanya mengandalkan adopsi teknologi dan bantuan peralatan canggih, tetapi harus diiringi penguatan kapasitas petani, kelembagaan ekonomi, serta regulasi yang menjamin perlindungan dan keadilan pasar. Tanpa kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan tata kelola yang memadai, modernisasi justru berisiko menciptakan ketergantungan baru dan memperlebar kesenjangan antarpelaku usaha.

Karena itu, kemajuan ekonomi dan teknologi desa harus berjalan beriringan dengan pelestarian kearifan lokal. Hal itu dimaksudkan agar petani tak sekadar menjadi pengguna teknologi, tetapi mampu menjadi pelaku utama pembangunan ekonomi desa.

Ket. Foto: PACU PRODUKTIVITAS I Petani menunjukan hasil panen jagung yang dijemur di Tulung, Klaten, Jawa Tengah, Rabu (18/11). Pemanfaatan teknologi diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus nilai tambah ekonomi bagi petani yang menjadi sumber penghidupan mayoritas masyarakat desa. — Sumber: ANTARA/ALOYSIUS JAROT NUGROHO

Peneliti Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Awan Santosa sepakat penguasaan teknologi menjadi salah satu elemen penting dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan, khususnya di sektor pertanian. "Penguasaan modal material diantaranya teknologi tepat guna oleh petani menjadi salah satu elemen realisasi ekonomi kerakyatan. Dengan begitu maka nilai tambah ekonomi akan banyak diperoleh petani," jelas Awan kepada Koran Jakarta, Rabu (18/11).

Meski demikian, menurut Awan, penguasaan teknologi saja tidak cukup. Petani juga perlu memiliki dua modal lainnya, yakni modal intelektual dan modal institusional. Modal intelektual dapat diperkuat melalui peningkatan kapasitas petani, sedangkan modal institusional dibangun melalui penguatan kelembagaan serikat tani dan koperasi tani di perdesaan.

"Selain itu perlu juga penguasaan modal intelektual dan modal institusional melalui penguatan kapasitas petani dan kelembagaan serikat tani dan koperasi tani di perdesaan," jelasnya.

Awan menilai, penguasaan ketiga modal tersebut, yakni material, intelektual, dan institusional, menjadi fondasi untuk mewujudkan demokratisasi tata niaga hasil pertanian yang lebih berkeadilan dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani. "Dengan begitu maka dapat direalisasikan demokratisasi tata niaga hasil pertanian yang lebih berkeadilan dan mensejahterakan petani perdesaan," ujar Awan.

Terkait besarnya pemotongan Dana Desa saat ini dan potensi dampaknya terhadap pembangunan perdesaan, Awan menilai kebijakan tersebut dapat menghambat proses percepatan pembangunan. "Iya, dapat menghambat akselerasinya," kata Awan.

Menurut dia, Dana Desa selama ini menjadi salah satu penopang utama pembangunan desa, termasuk dalam penguatan kapasitas petani, kelembagaan tani, dan penerapan teknologi tepat guna. Karena itu, jika Dana Desa dipotong dalam jumlah besar, upaya mempercepat peningkatan kesejahteraan petani di perdesaan berpotensi ikut melambat.

Subjek Pembangunan

Sebelumnya, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT), Ahmad Riza Patria menegaskan pembangunan desa harus mampu mendorong kemajuan ekonomi, sosial, dan teknologi tanpa meninggalkan budaya serta kearifan lokal. Desa juga harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan agar mampu berkembang secara mandiri dengan tetap mempertahankan identitas masyarakatnya.

Pakar Sosiologi Ekonomi Universitas Airlangga, Bagong Suyanto menilai pembangunan ekonomi desa yang didukung penguasaan teknologi pertanian penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan kemiskinan. Pemanfaatan teknologi diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus nilai tambah ekonomi bagi petani yang menjadi sumber penghidupan mayoritas masyarakat desa.

Sementara itu, Akademisi Universitas Warmadewa, I Nengah Muliarta, menilai modernisasi ekonomi dan teknologi desa harus disesuaikan dengan budaya serta kearifan lokal agar tidak merugikan petani kecil. “kemajuan ekonomi dan teknologi biasanya membawa cara kerja bisnis yang mengejar untung cepat dan persaingan bebas. Sementara budaya dan kebiasaan petani desa lebih mengutamakan kebersamaan, tolong-menolong, dan menjaga alam agar tidak rusak,” jelasnya.

Karenanya, pemerintah perlu memastikan teknologi tepat guna, memperkuat koperasi dan BUMDes, melibatkan petani dalam pengambilan keputusan, serta melindungi lahan pertanian dan ekosistem. Menurutnya, pembangunan desa harus mengintegrasikan ilmu pertanian modern dengan pengetahuan lokal agar produktivitas dan kesejahteraan meningkat tanpa menghilangkan identitas serta kelestarian lingkungan desa. ers/E-10

  • sektor pertanian

Redaktur: Muchamad Ismail

Penulis: Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.