Siber Juga Menyerang Industri Pariwisata

JAKARTA – Sekarang ini tidak ada sektor yang aman dari serangan siber, termasuk wisata. Untuk itu, Kementerian Pariwisata menyatakan terus mewaspadai serangan siber yang dapat menghambat layanan pariwisata dan berdampak terhadap pengalaman berwisata bagi wisatawan.

"Ketika kita bicara pemanfaatan teknologi digital, pasti kita harus dipersiapkan dari awal, satu risiko penyalahgunaan, peretas (hacker), hoaks, yang kedua kalau ada kegagalan teknis," kata Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kementerian Pariwisata Fadjar Hutomo dalam ASEAN-Korea Rountable In Tourism (AKRT) 2026 di Jakarta, Kamis.

Sejumlah serangan siber yang dikhawatirkan seperti gangguan sistem digital di bandara, peretasan data wisatawan hingga kegagalan teknis. Semuanya berisiko menghambat perjalanan wisatawan dan menimbulkan antrean panjang sehingga perlu diantisipasi oleh sektor pariwisata.

Salah satu hal yang menurut Fadjar dapat menimbulkan serangan siber yakni ketergantungan layanan pariwisata terhadap teknologi digital sehingga risiko penyalahgunaan sistem maupun gangguan teknis membesar dan perlu diperhitungkan sejak awal.

Pada kasus gangguan sistem di bandara, misalnya, Fadjar menilai dapat menyebabkan proses pelayanan terhambat, antrean semakin panjang, hingga wisatawan harus menunggu berjam-jam sebelum melanjutkan perjalanan. Kondisi tersebut perlu diantisipasi mengingat digitalisasi telah menjadi bagian dari berbagai layanan perjalanan wisatawan, termasuk pengurusan visa elektronik dan proses imigrasi di negara tujuan.

Selain itu, kemudahan akses melalui digitalisasi tetap harus mempertimbangkan aspek keamanan, termasuk perlindungan sistem dan data wisatawan dari risiko penyalahgunaan. Dalam hal tersebut, penanganan keamanan digital melibatkan lembaga yang memiliki kewenangan, seperti Kementerian Komunikasi dan Digital serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Fadjar juga menambahkan bahwa pengelolaan risiko pariwisata juga membutuhkan koordinasi lintas sektor karena penanganan keselamatan dan keamanan melibatkan berbagai instansi sesuai kewenangannya.

Kementerian Pariwisata membawa isu keamanan siber pada sektor pariwisata dalam ASEAN-Korea Rountable In Tourism (AKRT) 2026 melalui sesi panel 1 yang bertajuk "Enhancing Security and Travel Facilitation" bersama dengan sejumlah perwakilan pemerintah dari berbagai negara, antara lain Timor Leste, Kamboja dan Thailand.