Gebrakan Baru Pemkab Batang! Investor Hijau Bakal Dapat Insentif Khusus, Apa Saja Keuntungannya?

Kamis, 19 Nov 2026, 00:02 WIB

BATANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang menghadirkan gebrakan baru untuk menarik investasi sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan. Kali ini, investor yang mengembangkan usaha ramah lingkungan atau investasi hijau berpeluang mendapatkan insentif khusus.

Pemkab Batang bersama lembaga penasihat kebijakan publik Think Policy mengembangkan tata kelola investasi hijau berbasis pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagai upaya mewujudkan Batang Clean Industrial City.

Ket. Foto: Bupati Batang Faiz Kurniawan (tengah) berfoto bersama dengan Lembaga Penasihat kebijakan publik Think Policy di Batang,belum lama ini. — Sumber: Antara foto/HO Pemkab Batang

Bupati Batang Faiz Kurniawan di Batang, Rabu, mengatakan bahwa derasnya investasi membutuhkan instrumen kebijakan yang terarah agar tidak sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi melainkan juga menekan risiko kerusakan ekologis.

"Dalam mewujudkan visi Batang Clean Industrial City, pemberian fasilitas penanaman modal harus diimbangi dengan tanggung jawab nyata korporasi terhadap lingkungan," katanya.

Menurut dia, sebenarnya pemerintah daerah telah mengambil langkah awal melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah.

Regulasi ini, kata dia, membuka peluang pemberian insentif bagi pelaku usaha, salah satunya dengan mempertimbangkan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) berbasis pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

"Oleh karena itu agar dapat berjalan efektif di lapangan, aturan tersebut membutuhkan ketentuan teknis yang matang sekaligus kesiapan aparatur daerah," katanya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Batang Bagus Pambudi menyoroti perlunya standar operasional yang terukur agar regulasi tersebut dapat dieksekusi oleh jajaran birokrasi.

Melalui kolaborasi dengan Think Policy ini, kata dia, pemerintah daerah dapat memperkuat kerangka regulasi dan kapasitas perangkat daerah dalam implementasi kebijakan yang mendukung clean industry di daerah.

"Kami juga ingin memastikan bahwa kebijakan insentif kemudahan investasi dan CSR berbasis emisi GRK memiliki mekanisme yang jelas dan dapat diimplementasikan dengan baik," katanya.

Redaktur: Marcellus Widiarto

Penulis: Marcellus Widiarto

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.