Bappenas Dorong Kolaborasi Percepat Pengembangan Ekonomi Biru

Rabu, 18 Nov 2026, 01:00 WIB

JAKARTA – Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menekankan pentingnya integrasi dan kolaborasi lintas sektor dalam mengembangkan ekonomi biru guna mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 14 tentang ekosistem laut.

Dikutip dari Antara, menurut Febrian, kerja sama berbagai pihak diperlukan agar transformasi ekonomi biru memberikan manfaat nyata bagi nelayan kecil, pembudidaya, dan pelaku usaha lokal.

Ket. Foto: Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard — Sumber: antara

“Saya berharap National SDGs 14 Summit 2026 bisa menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dan menghasilkan langkah-langkah konkret yang dapat segera kita laksanakan bersama,” ujarnya dalam pembukaan National SDGs 14 Summit 2026 Life Below Water di Jakarta, Selasa (17/11).

Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas bersama Climateworks Centre dan Lembaga Riset Internasional Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan (i-MAR) IPB University itu menjadi forum untuk memperkuat sinergi dalam pencapaian target pembangunan kelautan.

Febrian mengatakan pengembangan ekonomi biru perlu sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Peta Jalan Ekonomi Biru yang menargetkan kontribusi sektor kemaritiman mencapai 15 persen pada 2045.

Pemerintah juga telah menyiapkan enam arah aksi strategis SDGs 14 menuju 2030, meliputi sinergi pembangunan wilayah pesisir dan laut, konservasi inklusif dengan pembiayaan inovatif, serta pengendalian pencemaran dari hulu hingga hilir.

Arah lainnya mencakup peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, penguatan investasi biru dan adaptasi perubahan iklim dengan melibatkan sektor swasta, serta integrasi data dan sains.

Febrian turut menyambut pengembangan jejaring kelembagaan Core Network System (CNS) sebagai wadah kolaborasi antarlembaga kelautan, bukan sebagai birokrasi baru. Pelaksanaannya akan dimulai melalui proyek percontohan di lokasi prioritas sebelum diperluas berdasarkan hasil evaluasi dan pembelajaran.

Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Gita Sabharwal mengapresiasi kemajuan Indonesia dalam memperluas kawasan konservasi laut hingga sekitar 30 juta hektare pada 2024 atau hampir 10 persen dari total perairan Indonesia.

Namun, ia mengingatkan tantangan Indonesia bukan hanya memperluas kawasan konservasi, melainkan juga memastikan pengelolaannya efektif, adil, dan tidak mengabaikan mata pencaharian masyarakat pesisir.

Redaktur: Andes Tanjung

Penulis: Eko S

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.