AS Perketat Akses Cip AI Canggih, RI Masuk Daftar Negara yang Diawasi

Rabu, 18 Nov 2026, 01:00 WIB

TOKYO – Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada Senin (16/11) menyatakan akan membatasi akses jarak jauh ke pusat data di luar negeri yang menggunakan cip kecerdasan buatan (AI) canggih.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menutup celah dalam aturan pengendalian ekspor AS yang selama ini diberlakukan terhadap cip tersebut.

Ket. Foto: Pejalan kaki melintas di depan kantor Nvidia, Santa Clara, California, AS pada pekan kemarin. — Sumber: AFP/Benjamin Fanjoy/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Dikutip dari Antara, Departemen Perdagangan AS mengatakan aturan baru itu bertujuan membatasi kemampuan perusahaan yang berkantor pusat di negara-negara yang menjadi perhatian Washington dalam memanfaatkan teknologi semikonduktor canggih asal AS untuk melatih model AI.

Kekhawatiran pemerintah AS meningkat meskipun pembatasan ekspor cip AI canggih telah diberlakukan. Pasalnya, sejumlah perusahaan di Tiongkok diduga masih dapat mengakses cip tersebut dari jarak jauh melalui pusat data yang berlokasi di luar wilayah Tiongkok.

Nvidia Corp., perusahaan semikonduktor asal AS, merupakan pemasok utama cip-cip tersebut.

Berdasarkan aturan baru, pengelola pusat data diwajibkan melakukan pemeriksaan ketat terhadap pelanggan, termasuk memastikan apakah mereka dimiliki atau dikendalikan, secara langsung maupun tidak langsung, oleh individu atau entitas dari negara-negara seperti Tiongkok, Iran, Korea Utara, dan Russia.

Departemen Perdagangan AS juga menyatakan bahwa izin pemerintah akan diwajibkan untuk mengekspor atau mengekspor kembali cip canggih ke Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brasil. Negara-negara tersebut dinilai memiliki risiko pengalihan teknologi yang lebih tinggi dibandingkan tingkat normal.

Megaspeed International, penyedia layanan pusat data yang berbasis di Singapura, turut menjadi sorotan dalam skandal dugaan penyelundupan cip canggih Nvidia ke Tiongkok. Perusahaan itu dikaitkan dengan kasus yang melibatkan mantan CEO Nvidia Jensen Huang.

AS berkomitmen untuk "memastikan bahwa teknologi sensitif tidak dieksploitasi dengan cara yang mengancam keamanan nasional AS," kata Biro Industri dan Keamanan (BIS) di bawah Departemen Perdagangan AS.

Langkah Departemen Perdagangan tersebut diambil setelah muncul kritik terhadap Menteri Perdagangan Howard Lutnick yang dinilai enggan memasukkan Megaspeed ke dalam Entity List atau daftar hitam pengendalian ekspor yang membatasi akses terhadap barang dan teknologi asal AS.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan kepada CNBC pada Jumat (13/11) bahwa sejumlah lembaga pemerintah, termasuk Departemen Keuangan, telah mendukung pencantuman Megaspeed ke dalam daftar hitam selama berbulan-bulan.

Keamanan Teknologi

Sebelumnya, AS dan sembilan negara mitra menandatangani kesepakatan untuk memperkuat keamanan teknologi strategis dan rantai pasok yang menopang pengembangan AI, kata Departemen Luar Negeri AS.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Deklarasi San Francisco tentang Fondasi Aman bagi Kemakmuran Berkelanjutan yang ditandatangani pada Minggu (15/11).

Kesembilan negara mitra tersebut adalah Australia, India, Israel, Jepang, Korea Selatan, Qatar, Singapura, Uni Emirat Arab, dan Inggris.

Kesepakatan yang dicapai melalui inisiatif Pax Silica yang dipimpin AS itu bertujuan melindungi teknologi sensitif dan infrastruktur penting yang dibutuhkan untuk mengembangkan sistem AI canggih.

Infrastruktur tersebut mencakup jaringan transportasi, platform digital, infrastruktur energi, dan sistem logistik.

Deklarasi itu menegaskan bahwa keamanan ekonomi merupakan bagian mendasar dari keamanan nasional. Para peserta juga menyerukan pengurangan ketergantungan berlebihan melalui diversifikasi rantai pasok bersama mitra tepercaya.

  • persaingan teknologi

Redaktur: Andes Tanjung

Penulis: Eko S, Selocahyo Basoeki Utomo S

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.