Pemprov Memerlukan Kucuran SMI Rp4,5 Triliun

Rabu, 18 Nov 2026, 01:05 WIB

JAKARTA – Saat ini anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Jakarta masih kurang Rp7,5 triliun. Angka ini akan ditutup dari dana bagi hasil (DBH) dan pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp4,5 triliun.

“Jadi, di APBD ada kebutuhan kurang lebih Rp7,5 triliun yang akan ditutup dari DBH dan SMI,” jelas Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo, Selasa. Pramono optimistis Pemprov mampu membayar pinjaman dari SMI. “Kemampuan Jakarta untuk membayar pinjaman ke SMI lebih dari cukup,” tandasnya.

Ket. Foto: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan keterangan di Balai Kota, Jakarta, Selasa (17/11). — Sumber: ANTARA/Lifia Mawaddah Putri

Pramono pun mengaku bersyukur pinjaman SMI telah mendapatkan kepastian dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kepastian itu didapatkan saat dia bertemu mendagri di Balai Kota, Jakarta, Selasa siang. Selanjutnya, hal tersebut akan dibahas Pemprov bersama dengan DPRD Jakarta.

“Dengan demikian, tinggal mengubah persetujuan dari rencana rilis obligasi menjadi pinjaman ke SMI dan DBH,” tutur Pramono. Sebelumnya, Pramono mengatakan tengah mempertimbangkan penggunaan DBH dan pinjaman SMI sebagai pembiayaan alternatif, selain rencana penerbitan obligasi yang masih menunggu persetujuan pemerintah pusat.

Pramono sepenuhnya patuh keputusan pemerintah pusat, namun Pemprov juga tengah menyiapkan rencana lainnya. Untuk itu, Pemprov Jakarta bersama DPRD memutuskan untuk menggunakan DBH dan pinjaman SMI. Dia mengharapkan bunga darai SMI murah sekali. Pramono menandaskan, pembiayaan alternatif selain dari obligasi dilakukan agar rencana pembangunan di Jakarta tidak terhambat atau mengalami perubahan.

Investasi Bohong

Sementara itu, Polda Metro Jaya menerima laporan terkait dugaan penipuan dan/atau penggelapan dana investasi melalui aplikasi “Tenun Tonic” yang merugikan para korban hingga miliaran rupiah. Laporan diajukan oleh seorang warga berinisial RW (25). Dia bertindak bersama 95 korban lainnya.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto menyatakan, kepolisian terbuka terhadap setiap laporan maupun pengaduan dari masyarakat dan memastikan proses hukum berjalan. “Pada prinsipnya, Polda Metro Jaya terbuka terhadap setiap laporan maupun pengaduan masyarakat dan akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Berdasarkan data awal kepolisian, nilai kerugian yang resmi dilaporkan saat ini mencapai Rp1,9 miliar. Kendati demikian, Budi mengatakan informasi mengenai potensi kerugian total yang dikabarkan mencapai Rp200 miliar masih memerlukan pendalaman lebih lanjut oleh penyidik.

Pendalaman tersebut mencakup penelusuran aliran dana serta kemungkinan adanya korban lain yang belum tercakup dalam laporan awal itu.

Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat yang merasa menjadi korban dalam kasus investasi aplikasi “Tenun Tonic” agar segera melapor ke kantor kepolisian terdekat guna melengkapi data penyidikan lebih lanjut. Sebelumnya, beredar sebuah unggahan di media sosial Threads melalui akun @didy_soemitro yang menuliskan dugaan kerugian mencapai Rp200 miliar dari Tenun Tonic dengan modus Fake job Scam dan mekanisme Advance fee fraud. Akun tersebut juga menyebutkan perekrutan masif dilakukan melalui media sosial Facebook, Instagram, Threads, dan TikTok dengan target ibu rumah tangga.

Redaktur: Redaksi Koran Jakarta

Penulis: Antara

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.