Biaya Sertifikasi Terlalu Mahal, DPR Minta Disesuaikan dengan Kemampuan UMKM
Selasa, 17 Nov 2026, 17:33 WIBJAKARTA - Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyoroti biaya sertifikasi yang terlalu mahal dan memberatkan UMKM.
Menurutnya, kewajiban memenuhi standar memang penting. Tapi kalau biayanya tidak disesuaikan dengan kemampuan usaha kecil, justru bisa mematikan usaha mereka.
Hal itu disampaikan Saleh dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Standar Nasional Indonesia (SNI) Komisi VII DPR RI bersama pakar Waluyo Marto Wiyoto di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Contohnya Sertifikasi Halal
Saleh mencontohkan kewajiban sertifikasi Jaminan Produk Halal (JPH). Aturan ini sempat terkendala karena banyak UMKM tidak mampu membayar biayanya.
Biaya sertifikasi bisa mencapai sekitar Rp5 juta per produk. Bagi UMKM, angka itu sangat berat. Akibatnya, penerapan kewajiban sertifikasi halal pun ditunda hingga 2028.
"Ini harus jadi pelajaran," kata Saleh.
Pemerintah harus melihat kemampuan pelaku usaha, terutama produsen makanan ringan dan produk kebutuhan sehari-hari yang harga jualnya relatif murah.
"Kalau harga barangnya cuma misalnya katakan Rp2,5 juta, itu tidak mesti harus diminta bayaran. Tapi kalau harganya misalnya Rp50 juta ke atas, dia harus bayar sekian," ujar Saleh.
Artinya, biaya pengujian dan sertifikasi bisa dibuat proporsional. Yang usahanya masih kecil, dibantu atau digratiskan. Yang usahanya sudah besar, baru bayar sesuai kemampuan.
Dengan cara itu, kewajiban standar tetap jalan, tapi UMKM tetap bisa berkembang.
*Tata Kelola BSN Juga Disorot*
Selain soal biaya, Saleh juga menyoroti tata kelola antara Badan Standardisasi Nasional (BSN) dengan lembaga pengujian dan sertifikasi lainnya.
Menurutnya, fasilitas pengujian BSN masih terbatas. Akibatnya, pelaksanaan teknis banyak melibatkan lembaga swasta. Sementara itu, transparansi penerimaan dan pembagian manfaat ekonominya masih belum jelas.
Ia mengingatkan, kalau tata kelola produk tidak tertib, kepercayaan pasar internasional terhadap produk Indonesia bisa turun.
Karena itu, penguatan standardisasi, termasuk kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan sertifikasi halal, harus benar-benar dipakai untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia, bukan sekadar menambah beban.
Saleh juga menilai posisi BSN perlu diperkuat, agar punya kewenangan lebih tegas untuk mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan standardisasi nasional.
*Pakar: Harus Ada Analisis Dampak Dulu*
Menanggapi hal itu, pakar Waluyo Marto Wiyoto sepakat persoalan ini perlu dikaji lebih mendalam melalui audit terhadap pelaksanaan pengujian dan sertifikasi yang berjalan saat ini.
Menurutnya, penguatan BSN harus mempertimbangkan keseimbangan antara peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), kebutuhan sumber daya, serta keberadaan lembaga pengujian dan akreditasi yang sudah beroperasi.
Waluyo juga menekankan pentingnya analisis risiko dan dampak sebelum pemerintah menetapkan kewajiban standarisasi terhadap suatu produk.
"Jadi supaya nantinya itu berdampaknya positif untuk meningkatkan daya saing, dan tidak memperlemah bagi yang mungkin lagi proses untuk peningkatan kualitas," pungkasnya.
- DPR RI
- Sertifikasi Halal
- Bisnis UMKM
Redaktur: Muchamad Ismail
Penulis: Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini
Berita Terkait:
-
Pengorbanan Pahlawan Jadi Tanggung Jawab Generasi Penerus
-
Produk Turunan Sabut Kelapa Tembus Pasar Internasional
-
Pramono: Perekonomian Jakarta Terdongkrak Berkat "Epicentrum of Event", Berdampak pada Pariwisata dan Ekraf
-
Aset Kejahatan Jangan Mengendap, Korban Investasi Bodong Menanti Kepastian
-
Jangan Cuma Ditegur, DPR Minta Spekulan dan Kartel Pangan Dihukum Berlapis
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.