Indonesia Desak Ekosistem Laut Jadi Prioritas Aksi Iklim COP31
Selasa, 17 Nov 2026, 01:00 WIBJAKARTA â Indonesia mendorong pengakuan ekosistem laut sebagai bagian integral dari solusi perubahan iklim global dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-31 atau COP31 di Antalya, Turkiye. Pemerintah juga menekankan pentingnya memperluas akses pendanaan internasional agar komitmen iklim dapat diwujudkan menjadi proyek nyata.
Dikutip dari Antara, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Irwan Meilano mengatakan laut perlu ditempatkan sebagai bagian dari solusi perubahan iklim, terutama melalui penguatan pendanaan dan adaptasi berbasis ekosistem laut.
"Keputusan COP31 perlu mengakui laut sebagai bagian dari solusi perubahan iklim. Hasil dan pesan utama dari dialog tahun ini harus terintegrasi secara nyata ke dalam pilar-pilar aksi iklim, terutama pendanaan dan adaptasi," ujar Irwan dalam siaran resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Senin (16/11).
Dalam Dialog Laut dan Perubahan Iklim sebagai kegiatan pendamping COP31 pada Rabu (11/11), Indonesia menyampaikan tiga prioritas, yakni memperkuat hasil COP31, menjaga keberlanjutan kerja sama kelautan dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), serta mempercepat pelaksanaan aksi iklim berbasis ekosistem laut.
Irwan menilai mangrove, padang lamun, dan terumbu karang memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan ekosistem, menjaga ketahanan pangan, serta menopang mata pencaharian masyarakat pesisir.
Indonesia juga mendukung penyusunan peta jalan kelautan multiyears yang selaras dengan Perjanjian Paris. Peta jalan tersebut diharapkan memperkuat kerja sama antarnegara tanpa menambah beban pelaporan.
Dalam implementasi nasional, Indonesia telah memasukkan ekosistem mangrove dan padang lamun ke dalam dokumen Second Nationally Determined Contribution (NDC), dengan target rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektare. Pemerintah juga memperkuat landasan regulasi pengembangan pendanaan karbon biru, termasuk melalui peraturan menteri mengenai Nilai Ekonomi Karbon di sektor kelautan.
Namun, Irwan mengingatkan pelaksanaan berbagai komitmen kelautan masih membutuhkan dukungan internasional, terutama pendanaan hibah, pengembangan proyek, sistem pelacakan pendanaan kelautan, dan peningkatan kapasitas negara untuk mengembangkan potensi karbon biru.
Implementasi Iklim
Selain mendorong agenda kelautan, Indonesia juga mendukung Jembatan Implementasi Iklim atau Climate Implementation Bridge (BRIDGE), inisiatif Presidensi COP31 Turki untuk mengubah komitmen iklim menjadi proyek konkret yang siap dibiayai.
Dukungan tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dalam forum âBeyond Commitments: Delivering Climate Action at Scaleâ di COP31, Antalya, Jumat (13/11). Indonesia menjadi salah satu dari lima negara percontohan pertama bersama Ethiopia, Fiji, Pakistan, dan Uzbekistan. Inisiatif tersebut direncanakan diperluas ke negara berkembang lainnya hingga 2035.
âAgar efektif, BRIDGE harus berbasis kebutuhan negara (country-driven), memperkuat kapasitas nasional, dan memaksimalkan skema pembiayaan yang sudah ada, bukan membentuk mekanisme pendanaan baru,â kata Jumhur.
Ia mengatakan Indonesia menyambut inisiatif tersebut karena dapat memperkuat keterhubungan antara aksi iklim, prioritas pembangunan, dan pembiayaan implementasi.
Redaktur: Andes Tanjung
Penulis: Eko S, Selocahyo Basoeki Utomo S
Berita Terkait:
-
Bayangan Kesuksesan Orang Lain di Medsos Bisa Meruntuhkan Kepercayaan Diri
-
Baleg DPR Tegaskan RUU Hak Cipta Lindungi Tiga Hak Pencipta
-
Lima Dokumen Strategis Diluncurkan untuk Perkuat Pengelolaan Ekosistem Darat dan Laut
-
Krisis Sampah Makin Pelik, 75 Persen Belum Tertangani
-
Harga Cabai Rawit Rp86.900/Kg, Telur Ayam Rp28.000/Kg
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.