Di Forum WEF, Presiden Prabowo Sebut Program CKG Hemat Miliaran Dollar AS lewat Peningkatan Produktivitas

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan Cek Kesehatan Gratis (CKG) mampu menghemat hingga miliaran dolar AS dalam jangka panjang, melalui peningkatan produktivitas dan penguatan kesehatan.

Dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (24/1), Presiden Prabowo menekankan kebijakan CKG bukan merupakan program populis, melainkan langkah rasional untuk meningkatkan produktivitas nasional melalui deteksi dini penyakit.

“Ini adalah program peningkatan produktivitas. Para ahli saya menyatakan bahwa dalam jangka panjang, kita akan menghemat miliaran dolar AS,” kata Presiden dalam pidatonya di World Economic Forum (WEF) 2026.

Prabowo menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat modal manusia melalui sektor kesehatan, dengan menjamin layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi seluruh warga Indonesia secara rutin setiap tahun sepanjang hidup.

Dia mengatakan hingga saat ini lebih dari 70 juta masyarakat telah menerima layanan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai bagian dari transformasi layanan kesehatan primer.

Dia menyebutkan program ini dirancang sebagai hak dasar masyarakat dan akan terus diperluas cakupannya hingga menjangkau seluruh populasi, dari anak-anak hingga orang dewasa.

Seiring dengan penguatan skrining kesehatan, pemerintah juga mengakselerasi pemerataan akses kefarmasian melalui pembangunan 83.000 apotek desa yang menyediakan obat generik bersubsidi langsung kepada masyarakat.

Melalui penguatan modal manusia yang sehat dan berkualitas, pemerintah optimistis Indonesia dapat memutus rantai kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) menyatakan komunikasi, sosialisasi, dan edukasi adalah kunci untuk menaikkan partisipasi publik dalam Cek Kesehatan Gratis (CKG) agar paradigma kesehatan bergeser dari yang awalnya kuratif menjadi promotif preventif.

Juru Bicara Bakom RI Adita Irawati mengatakan di Jakarta, Jumat (23/1), CKG adalah bentuk dari poin Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan negara untuk memajukan kesejahteraan umum.

Dia menyebutkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menetapkan kesehatan sebagai salah satu pilar prioritas dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia.