Asosiasi Vape Soroti Risiko Pasar Gelap Jika Pemerintah Larang Rokok Elektrik
Selasa, 17 Nov 2026, 14:30 WIBJakarta - Lima asosiasi industri rokok elektrik atau vape nasional menandatangani pakta integritas untuk memperketat pengawasan penjualan produk kepada konsumen berusia di bawah 21 tahun serta mencegah penyalahgunaan perangkat vape untuk narkoba.
Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Budiyanto mengatakan penandatanganan pakta integritas tersebut merupakan komitmen pelaku industri dalam merespons perhatian pemerintah terhadap penyalahgunaan perangkat vape serta wacana pelarangan dan pembatasan produk rokok elektrik.
"Kami mendukung langkah aparat penegak hukum dalam menangani praktik penyalahgunaan tersebut dan melakukan pembinaan terhadap anggota sekaligus mendorong pelaku usaha melaporkan dugaan penyalahgunaan kepada aparat melalui saluran resmi," katanya ,â kata Budiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/11).
Pakta integritas tersebut mencakup tiga komitmen utama, yaitu mencegah penyalahgunaan narkoba, mematuhi batas usia penjualan, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anggota asosiasi.
Lima asosiasi yang melakukan penandatanganan yakni Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Perkumpulan Produsen E-Liquid Indonesia (PPEI), Asosiasi Retail Vape Indonesia (Arvindo), Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (Apvindo), dan Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (Akvindo).
Budiyanto menegaskan, penyalahgunaan perangkat rokok elektrik untuk narkoba merupakan pelanggaran hukum dan tidak dapat dibenarkan dalam aktivitas industri yang bertanggung jawab.
Selain mencegah penyalahgunaan narkoba, APVI meminta seluruh anggota dan mitra ritel menerapkan pemeriksaan usia pembeli untuk memastikan produk rokok elektrik tidak dijual kepada anak di bawah umur. Ketentuan batas usia minimal 21 tahun untuk pembelian produk rokok elektrik telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.
"Perlindungan anak harus dijalankan di titik penjualan. Karena itu APVI mendorong anggota dan mitra ritel untuk memeriksa usia pembeli dan menolak penjualan kepada pembeli yang tidak memenuhi syarat,â ujarnya.
Untuk memperkuat kepatuhan pelaku usaha, APVI juga menggerakkan program Berintegritas yang berlandaskan tiga aspek, yakni komitmen, standardisasi, dan implementasi.
Komitmen mencakup kesediaan pelaku usaha menjalankan kewajiban sesuai ketentuan. Standardisasi diarahkan untuk membangun ukuran kepatuhan yang sama, sedangkan implementasi memastikan standar tersebut benar-benar dijalankan dan dipantau.
Pasar Ilegal
Sementara itu Ketua Arvindo Fahmi Kurnia Firmansyah Siregar mengatakan, pelarangan produk legal tidak serta merta menghilangkan penyalahgunaan perangkat rokok elektrik untuk narkoba.
Menurut dia sindikat narkoba akan tetap mencari cara untuk memasarkan produknya melalui berbagai jalur, termasuk pasar ilegal yang lebih sulit diawasi. Market akan bergerak ke barang ilegal, ke pasar gelap dan tidak bisa dikontrol kualitasnya, tidak bisa dikontrol sumbernya. Menurut kami malah sangat berbahaya untuk konsumen.
Ia juga mempertanyakan efektivitas kebijakan pelarangan vape dalam mengatasi penyalahgunaan produk, serta menyinggung Singapura yang kerap dijadikan contoh dalam pembahasan kebijakan pelarangan rokok elektrik namun penyalahgunaan justru mengalami peningkatan pada kuartal II-2026.
Untuk penyalahgunaan perangkat vape pada narkoba, lanjutnya merupakan tindakan oknum yang tidak seharusnya digeneralisasi sebagai persoalan seluruh industri.
"Pemerintah seharusnya membedakan pelaku usaha legal dengan pihak yang terlibat dalam aktivitas illegal," katanya.
Dia mengungkapkan, stigma rokok elektrik identik dengan narkoba mulai berdampak terhadap kegiatan usaha sejumlah anggota Arvindo, oleh karena itu pemerintah dan masyarakat diharapkan mendapatkan informasi yang berimbang dalam melihat persoalan penyalahgunaan rokok elektrik sehingga pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara legal tidak ikut dirugikan.
Meski demikian Arvindo menegaskan dukungannya terhadap pengaturan industri rokok elektrik, termasuk pemberantasan narkoba dan pencegahan akses produk nikotin bagi anak di bawah umur.
Firman meminta pemerintah melibatkan asosiasi ritel dalam proses pengawasan dan penyusunan kebijakan. Menurutnya, pelaku usaha yang berhadapan langsung dengan konsumen dan jalur distribusi memiliki informasi mengenai kondisi riil di lapangan.
Ia juga menyoroti kontribusi produk dalam negeri dalam ekosistem rokok elektrik nasional. Mayoritas produk yang dipasarkan peritel, merupakan produk lokal, termasuk cairan rokok elektrik atau e-liquid.
"Industri vape juga menjadi sumber penghidupan bagi banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pekerja. Diharapkan kebijakan pemerintah tidak mengorbankan pelaku usaha legal akibat tindakan pihak yang menyalahgunakan produk," katanya.
Sementara itu, lima asosiasi industri vape menyatakan terbuka untuk berdialog dengan pemerintah dan pihak berwenang dalam merumuskan kebijakan yang melibatkan seluruh rantai industri, mulai dari produsen, distributor, hingga peritel.
Asosiasi berharap pengaturan industri rokok elektrik dapat dilakukan secara proporsional, berbasis data, tepat sasaran, dan dapat diterapkan tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha serta tenaga kerja di sektor tersebut.
Redaktur: Andes Tanjung
Penulis: Antara
Berita Terkait:
-
IHSG Hari Ini Melemah Mengikuti Bursa Asia Seiring Investor Hindari Aset Berisiko
-
Wali Kota Ungkap Ajang Bandung World Cinema 2026 Perkuat Ekosistem Perfilman dan Ekonomi Kreatif
-
Polda Jabar Tindak Delapan Anggota Polres Karawang terkait Kasus Dugaan Bebaskan Tersangka Penjual OKT
-
Perkembangan Terbaru Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal
-
Kekeringan Makin Meluas, BPBD Pati Terus Distribusikan Air Bersih
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.