Ahli UMJ : UU 8/2019 Bedakan Kuota Haji Awal dan Kuota Tambahan

Senin, 16 Nov 2026, 19:13 WIB

JAKARTA - Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Profesor Dr Ibnu Sina Chandranegara menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah membedakan pengaturan kuota awal haji Indonesia dan kuota haji tambahan.

Hal tersebut disampaikan Prof Ibnu Sina saat menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan Kementerian Agama (Kemenag) 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut.

Ket. Foto: — Sumber: Dok. Ist

Sidang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (16/11).

Dalam persidangan, tim kuasa hukum Gus Yaqut terlebih dahulu mendalami pemahaman ahli mengenai ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 UU Nomor 8 Tahun 2019. Kuasa hukum menjelaskan, terdapat perbedaan antara kuota haji awal yang diberikan Arab Saudi setiap tahun dan kuota haji tambahan.

Kuota haji awal merupakan kuota yang jumlahnya telah ditetapkan secara pasti oleh Pemerintah Arab Saudi. Sementara itu, kuota tambahan bersifat tidak pasti karena bergantung pada kebijakan Pemerintah Arab Saudi.

"Kuota haji berasal dari pengalokasian Saudi Arabia. Ada pertama kuota awal yang sudah pasti diberikan setiap tahunnya. Kemudian, jumlahnya pun pasti sesuai dengan formula yang sudah disepakati di konferensi Islam. Ini diberikan oleh Saudi jumlahnya 221.000 sejak tahun sebelum-sebelumnya sampai dengan sekarang," ujar kuasa hukum dalam persidangan.

Adapun kuota haji tambahan, menurut kuasa hukum, tidak memiliki kepastian mengenai jumlah maupun waktu pemberiannya.

"Kuota haji tambahan ini sifatnya tidak pasti, tergantung Saudi mau memberikan atau tidak. Jumlahnya juga tidak pasti. Kalau memutuskan memberikan kuota tambahan, jumlahnya terserah Saudi mau berapa," katanya.

Kuasa hukum kemudian meminta penjelasan Prof Ibnu Sina mengenai pihak yang berwenang menetapkan pembagian kuota haji awal setelah Pemerintah Arab Saudi memastikan alokasi untuk Indonesia.

Menjawab pertanyaan tersebut, Prof Ibnu Sina menjelaskan bahwa UU Nomor 8 Tahun 2019 mengatur dua rezim hukum berbeda terkait penetapan kuota haji. Menurut dia, kedua rezim tersebut tercantum dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

"Undang-Undang Penyelenggaraan Haji Nomor 8 Tahun 2019 diketahui bahwa terdapat dua rezim hukum yang berbeda. Yang pertama adalah rezim hukum berkaitan sepanjang menyangkut kuota haji, pembagian kuota haji," kata Ibnu Sina di hadapan majelis hakim.

Prof Ibnu Sina menilai, Pasal 8 mengatur mengenai Kuota Haji Indonesia, sedangkan Pasal 9 mengatur mengenai Kuota Haji Tambahan. Adapun perbedaan kedua, kata Prof Ibnu Sina, ketentuan tersebut terletak pada waktu dan kondisi yang menjadi persyaratan munculnya kuota tambahan.

"Yang membedakan di antara Pasal 8 dan Pasal 9 itu adalah waktu dan kondisionalnya. Ahli memandang bahwa di Pasal 9, lahirnya kuota tambahan itu mempersyaratkan dua keadaan," ujarnya.

Dua persyaratan tersebut, lanjut Prof Ibnu Sina, yakni tersedianya kuota tambahan dari Pemerintah Arab Saudi dan telah ditetapkannya Kuota Haji Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8. Dengan demikian, penetapan kuota haji tambahan baru dapat dilakukan setelah kuota haji Indonesia ditetapkan dan terdapat pemberian kuota tambahan dari Arab Saudi.

"Kuota haji tambahan itu akan muncul dan Menteri berwenang menetapkannya apabila dua syarat itu terpenuhi, yaitu syarat adanya kuota itu sendiri dan kedua adalah setelah kuota haji Indonesia ditetapkan," tuturnya.

Lebih lanjut, Prof Ibnu Sina menerangkan, dalam penetapan kuota haji Indonesia sebagaimana diatur Pasal 8, terdapat kewenangan atribusi yang melekat pada menteri yang pada tahun 2021-2024 dijabat oleh Gus Yaqut. Kewenangan tersebut juga terikat dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu ketentuan yang dimaksud adalah proporsi pembagian kuota haji khusus sebesar 8 persen sebagaimana diatur dalam UU Haji.

"Di dalamnya terikat kewenangan atribusi kepada pejabat yang berwenang, yang dalam hal ini adalah menteri. Kemudian, mengikat di dalamnya prosedur-prosedur penetapan kuota haji Indonesia," tuturnya.

Prof Ibnu Sina menerangkann, penetapan kuota haji Indonesia harus memperhatikan berbagai persyaratan dan batasan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Namun demikian, akademisi kelahiran Jakarta 1989 ini berpandangan bahwa pengaturan mengenai kuota haji tambahan dalam Pasal 9 memberikan ruang kewenangan tersendiri bagi Menteri.

Menurut dia, kewenangan tersebut dapat dijalankan apabila persyaratan mengenai ketersediaan kuota tambahan dan penetapan kuota haji Indonesia telah terpenuhi.

"Sedangkan ahli berpandangan dalam Pasal 9, sesuai dengan syarat dalam norma tersebut, bahwa kuota haji tambahan itu hanya bisa dirumuskan, ditetapkan, dan atribusi tersebut dilaksanakan apabila syarat dalam hal adanya kuota tambahan di mana pemberi kuota tambahan itu adalah Kerajaan Saudi Arabia, dan setelah ditetapkannya kuota haji Indonesia," katanya.

Dalam persidangan, Prof Ibnu Sina juga menyoroti kedudukan menteri agama yang menurutnya memiliki dua fungsi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Selain bertindak sebagai penyelenggara administrasi negara di bidang keagamaan, khususnya urusan haji dan umrah, menteri agama juga ditunjuk sebagai Amirul Hajj sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Nomor 8 Tahun 2019.

Menurut Prof Ibnu Sina, posisi tersebut membuat menteri agama tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mengemban misi diplomasi penyelenggaraan ibadah haji atas nama negara.

"Menteri dalam Pasal 29 ditunjuk sebagai Amirul Hajj, yang artinya dia menjalankan misi diplomasi penyelenggaraan di dalam maupun di luar negeri yang bertindak atas nama negara," ungkap Prof Ibnu Sina.

Prof Ibnu Sina menyebut, dalam menjalankan fungsi tersebut, menteri agama juga perlu mempertimbangkan berbagai risiko penyelenggaraan serta keberlangsungan ibadah haji dan umrah dalam konteks diplomasi. Karena itu, pengaturan Pasal 9 memberikan ruang bagi Menteri untuk menetapkan kuota haji tambahan berdasarkan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Pasal 9 membuka ruang untuk Menteri dapat menetapkan kuota haji tambahan yang dibuka pintunya dalam kewenangan atribusi didasari oleh peraturan yang dikeluarkan oleh menteri itu sendiri," ucapnya.

  • Sidang Gus Yaqut

Redaktur: Redaksi Koran Jakarta

Penulis: Mohammad Zaki Alatas

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.