Ekspansi Ritel Tak Direm, UMKM Jangan Sampai Tersisih

BANDUNG – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah tidak memberlakukan kebijakan moratorium atau penghentian pemberian izin baru bagi usaha ritel di seluruh Indonesia.

Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan pemerintah tetap mendukung perkembangan industri ritel dan meminta para pelaku usaha tidak khawatir terhadap isu moratorium yang belakangan menjadi perhatian industri.

“Saya tegaskan lagi, tidak ada moratorium izin baru untuk ritel di mana pun berada,” kata Zulhas dalam acara puncak Hari Ritel Nasional (HRN) 2026 yang diselenggarakan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) di Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/11).

Zulhas mengatakan pemerintah tidak memiliki kebijakan untuk menyalahkan ataupun menutup usaha ritel. Karena itu, berbagai pandangan mengenai moratorium atau pelarangan pemberian izin baru perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha.

Meski demikian, Zulhas mengingatkan pelaku usaha ritel agar tetap memperhatikan keberadaan produsen kecil dan memberikan ruang bagi mereka untuk berkembang.

Menurutnya, perusahaan ritel yang telah memiliki kemampuan memproduksi barang sendiri tidak seharusnya mengambil seluruh peluang pasar dengan memproduksi semua kebutuhan secara mandiri.

“Jika usaha ritel sudah berkembang dan memiliki kemampuan untuk memproduksi barang sendiri, jangan sampai seluruh produk yang dijual justru diproduksi sendiri sehingga menutup kesempatan bagi produsen kecil,” ujarnya.

Zulhas menilai pelaku usaha ritel dan produsen kecil perlu tumbuh bersama agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial serta dapat memperkuat ekosistem ekonomi nasional.

Sementara itu, Ketua Umum APRINDO Solihin mengatakan industri ritel Indonesia memiliki keinginan kuat untuk terus tumbuh, berinvestasi, memperluas jaringan usaha, serta menciptakan lapangan kerja.

“Kami tidak meminta keistimewaan. Kami berharap kepastian, kesetaraan, dan iklim usaha yang sehat agar seluruh pelaku usaha dapat berkembang,” ujar Solihin.

Ia berharap harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, kemudahan perizinan, serta konsistensi kebijakan terus diperkuat.

APRINDO juga mendorong agar asosiasi dan pelaku usaha dilibatkan dalam pembahasan kebijakan yang berdampak langsung terhadap industri ritel.

“Kami ingin ritel menjadi mitra pembangunan ekonomi daerah, bukan sekadar pelaku perdagangan,” katanya.