Dana Non-APBN FFI Bakal Diaudit PSSI, Apakah Ada Penyimpangan?

JAKARTA – Pengelolaan dana non-APBN Federasi Futsal Indonesia (FFI) menjadi perhatian setelah PSSI berencana melakukan audit terhadap penggunaan anggaran tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta kesesuaian penggunaan dana dengan peruntukannya.

Mantan Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) Michael Sianipar menyambut positif rencana PSSI mengaudit pengelolaan dana non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di FFI.

Tanggapan itu disampaikan Michael menyusul pernyataan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi yang menyebut pihaknya akan mengaudit dana non-APBN FFI.

Audit tersebut dilakukan untuk menelusuri persoalan tunggakan subsidi klub dan ketiadaan insentif bagi Asosiasi Futsal Provinsi (AFP).

"Saya pikir yang disampaikan Pak Yunus Nusi adalah hal yang baik. Kalau perlu, diaudit juga dana non-APBN di FFI sejak FFI berdiri," kata Michael dalam keterangannya yang diterima pada Sabtu (14/11).

Ia menilai audit tersebut dapat menjadi kesempatan untuk mengapresiasi kontribusi pihak swasta dalam membangun futsal Indonesia.

Michael menjelaskan, selama 10 tahun pertama sejak FFI berdiri, operasional federasi berjalan tanpa dukungan APBN. Pada periode tersebut, pendanaan futsal Indonesia sangat bergantung pada kontribusi pihak swasta.

Ia secara khusus menyebut peran Hary Tanoesoedibjo​​​​​​​ yang dinilai memiliki kontribusi besar dalam mendukung perkembangan futsal Indonesia, baik pada masa awal berdirinya FFI maupun hingga saat ini.

"Contohnya ada Pak Hary Tanoesoedibjo yang memang berperan besar (non-APBN) bukan hanya dulu di 10 tahun pertama itu saat belum ada perhatian dari APBN, tetapi sampai sekarang juga kontribusi beliau masih sangat signifikan," ujarnya.

Menurut Michael, kontribusi pihak swasta selama ini turut menopang penyelenggaraan kompetisi dan perkembangan futsal nasional. Karena itu, ia menilai rencana audit juga bisa menjadi momentum untuk memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah berinvestasi dalam olahraga tersebut.

Ia menilai dukungan swasta dan pemerintah melalui APBN tidak seharusnya dipertentangkan. Keduanya justru perlu berjalan beriringan untuk membangun ekosistem futsal yang berkelanjutan.

"Kalau kita dikotomi-kan APBN dan swasta (non-APBN), saya kira bukan narasi yang tepat juga. Faktanya, saat swasta yang sudah lebih dulu berkecimpung di futsal akhirnya juga didukung APBN, terhitung 2024, futsal kita semakin melejit. Itulah sinergi," kata Michael.

Michael juga mengakui bahwa membangun industri futsal bukan perkara mudah bila hanya mengandalkan pendanaan pribadi maupun swasta. Menurutnya, dukungan pemerintah tetap dibutuhkan agar klub dan kompetisi dapat berkembang secara berkelanjutan.

"Tanpa dukungan pemerintah dan pajak rakyat, berat membesarkan futsal dengan kekuatan-kekuatan pribadi," tuturnya.

Lebih lanjut, Michael menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan PSSI atas dukungan pendanaan melalui APBN. Ia juga berterima kasih kepada pihak swasta yang selama bertahun-tahun berkomitmen mendukung perkembangan futsal Indonesia.