Penataan Tanah Abang Dilakukan Bertahap, Pemprov DKI Jaga Penghidupan Pedagang

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menata kawasan perdagangan Tanah Abang secara bertahap dengan tetap memperhatikan keberlangsungan mata pencaharian pedagang dan masyarakat. Penataan mencakup pengaturan parkir, penertiban aktivitas ilegal, pengelolaan sampah, serta pembenahan fasilitas pendukung agar kegiatan ekonomi warga tetap berjalan.

Keputusan tersebut disampaikan dalam Rapat Terbatas (Ratas) Tingkat Kecamatan yang dipimpin Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Kantor Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (5/11). Rapat ini menjadi yang kedua digelar langsung di tingkat kecamatan setelah sebelumnya dilaksanakan di Kembangan, Jakarta Barat.

Tanah Abang dinilai sebagai kawasan strategis karena menjadi titik pertemuan pusat perdagangan, perkantoran, transportasi, dan permukiman dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang beragam. Oleh karena itu, pembenahan kawasan membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah serta pendekatan yang mempertimbangkan kebutuhan warga.

“Dalam rapat juga disetujui untuk penataan kawasan Tanah Abang, baik itu Blok A, B, C, D, E, F, hal yang berkaitan dengan parkir liar, hal yang berkaitan dengan premanisme, penjualan obat-obatan, dan sebagainya,” ujar Pramono.

Penataan tersebut akan melibatkan Dinas Perhubungan, Satpol PP, Perumda Pasar Jaya, dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Selain mengatur parkir dan menjaga ketertiban, Pemprov DKI juga menyiapkan perhatian terhadap pengelolaan sampah melalui fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Pramono menegaskan, penertiban tidak cukup hanya mengandalkan tindakan represif tanpa memberikan solusi bagi masyarakat yang menggantungkan penghidupan di kawasan Tanah Abang. Menurutnya, pendekatan yang tidak mempertimbangkan mata pencaharian pedagang berpotensi membuat persoalan serupa kembali terjadi.

“Karena saya meyakini kalau dilakukan dengan kekerasan atau tindakan berlebihan tetapi tidak disiapkan untuk para pedagang atau masyarakat itu tetap bisa mencari periuk nasinya, pasti akan kembali lagi,” tegasnya.

Atas pertimbangan tersebut, penataan akan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan sarana dan prasarana serta keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat. Pengaturan parkir juga menjadi salah satu bagian dari pembenahan kawasan.

“Jadi saya memutuskan mereka mulai kita tata secara gradual, termasuk parkir, yang paling penting adalah kehidupannya mulai berjalan dengan baik dan juga masyarakat itu tidak kehilangan periuk nasinya,” katanya.

Selain penataan kawasan perdagangan, rapat tingkat kecamatan tersebut membahas tiga persoalan strategis lainnya, yakni pengendalian banjir, keselamatan pejalan kaki, dan pemenuhan fasilitas pendidikan. Pembahasan dilakukan untuk menentukan langkah penanganan sejumlah kebutuhan di wilayah Tanah Abang.

Dalam pengendalian banjir, Pemprov DKI memutuskan pemasangan turap atau sheet pile dan parapet di Kali Krukut. Pemerintah daerah juga merencanakan pengadaan pompa air bergerak serta melanjutkan pengerukan sedimentasi dan perbaikan saluran mikro, terutama di kawasan rawan genangan seperti Karet Tengsin, Petamburan, dan Bendungan Hilir.

“Yang pertama adalah hal yang berkaitan dengan pengendalian banjir di Kali Krukut yang tadi kita putuskan untuk dipasang sheet pile, serta parapet, dan kemudian juga pengadaan pompa air mobile di tempat itu,” jelas Pramono.

Terkait keselamatan pejalan kaki, rapat turut membahas usulan pembangunan trotoar dan penandaan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di Jalan Kampung Bali XXV. Namun, usulan tersebut perlu ditinjau lebih lanjut karena pembangunan pedestrian dikhawatirkan mengganggu fungsi saluran air.

“Problemnya adalah kalau dibuatkan pedestrian, pedestrian-nya di atas sungai, dan untuk itu saya tidak setuju,” ujarnya.

Sebagai alternatif, Pemprov DKI akan mengkaji kemungkinan penyesuaian lebar jalan, penerapan lalu lintas satu arah, serta penataan pohon di sepanjang ruas jalan tersebut. Kajian diperlukan untuk mencari solusi keselamatan pejalan kaki tanpa mengganggu fungsi saluran air.

Di sektor pendidikan, pemerintah daerah mengarahkan pengembangan sekolah negeri terpadu di Kelurahan Petamburan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas sekolah menengah pertama negeri. Rencana ini mencakup penggabungan lahan SDN Petamburan 05 dan 07 dengan fasilitas pendidikan terdekat hingga membentuk kawasan sekolah seluas sekitar 6.900 meter persegi.