Operasi Senyap Awasi Distribusi Pangan di Sulut agar tak Terjadi Kecurangan

MANADO – Guna mengantisipasi kecurangan dalam distribusi pangan di Sulut, aparat mengawasi dengan ketat lewa operasi pengawasan. Pengawas Distribusi dan Pengendalian Harga Bahan Pokok Satgas Pangan Sulawesi Utara Kompol Elwin Kristanto mengatakan, pihaknya akan menindak tegas kecurangan dalam distribusi dan penjualan komoditas pangan di daerah itu.

"Kami menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk kecurangan dalam distribusi pangan, termasuk praktik penjualan komoditas pangan di atas harga yang telah ditetapkan," kata Elwin di Manado, Jumat. Dia menuturkan langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan penyaluran pangan berjalan tertib dan tepat sasaran.

Kompol Elwin Kristanto menyatakan bahwa Satgas Pangan terus melakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait guna menjaga ketertiban distribusi pangan di lapangan. "Koordinasi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bagi masyarakat," katanya.

Elwin mengatakan, pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap pelaku yang melakukan kecurangan dalam proses distribusi maupun perdagangan pangan. Setiap pelanggaran, terutama penjualan di atas harga yang telah ditentukan, akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk memastikan intervensi pemerintah berjalan efektif, pengawalan distribusi pangan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan sejumlah instansi terkait. Sinergi tersebut bertujuan memastikan bantuan dan pasokan pangan dapat menjangkau titik-titik sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Ketahanan Pangan bertugas mengatur sekaligus mengawal distribusi pangan ke lokasi-lokasi sasaran. Sementara itu, Satgas Pangan melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga dan proses penyaluran, termasuk melalui penerapan pakta integritas bersama para pedagang pengecer.

Selain pengawasan langsung, komunikasi publik juga diperkuat melalui berbagai saluran informasi, baik media cetak maupun media sosial. Upaya ini dilakukan untuk memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat sekaligus mencegah terjadinya kesimpangsiuran informasi terkait distribusi dan harga pangan.

Di sisi lain, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menegaskan bahwa pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) bukan dimaksudkan untuk menggantikan hasil produksi petani lokal Sulawesi Utara. Program tersebut merupakan langkah penyangga sementara guna menutup kesenjangan pasokan ketika terjadi kekurangan komoditas di pasaran.

Melalui pengawasan ketat, koordinasi lintas instansi dan pelaksanaan FDP secara terukur, pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga pangan di tingkat konsumen tanpa menekan harga jual di tingkat produsen lokal. Dengan demikian, kepentingan masyarakat sebagai konsumen tetap terlindungi, sementara keberlangsungan usaha dan kesejahteraan petani Sulawesi Utara juga tetap diperhatikan.