Kemlu: Pemerintah RI Cek Kontrak Kerja untuk Tindaklanjuti Penangkapan WNI di Ukraina

JAKARTA - Kemlu RI menyebut tengah melakukan pengecekan berbagai kontrak kerja sejumlah WNI yang sebelumnya ditangkap oleh otoritas Ukraina. Mereka diduga menjadi tentara bayaran yang membela pihak Russia.

Para WNI tersebut juga meminta untuk difasilitasi kepulangan ke tanah air. Kata Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah dalam konferensi pers Rabu (11/11) di Ruang Palapa, Kemlu RI, Jakarta.

“Terkait WNI yang meminta dipulangkan yang terlibat militer asing, tentunya KBRI akan bekerja sama dengan otoritas tempat di sana dan juga otoritas terkait di sini. Guna memastikan betul apakah mereka tidak terikat kontrak,” ujar Heni.

Heni menjelaskan bahwa berbagai kontrak yang akan diperiksa adalah terkait kontrak kerja yang telah ditandatangani. “Jadi sedapat mungkin tidak melanggar aturan setempat untuk memulangkan mereka,” ucap dia.

Pada saat yang sama Heni memastikan, pemerintah RI melalui perwakilannya di Russia maupun Ukraina, tetap mengedepankan pelindungan terhadap WNI dalam menangani kasus. “Namun demikian tentunya perwakilan kita baik di KBRI di Kiev maupun di Moskwa akan mengedepankan pelindungan terhadap para WNI kita,” kata dia.

Sebelumnya, Kemlu RI mengkonfirmasi satu WNI ditangkap di Ukraina, yang disebut oleh otoritas Ukraina merupakan tentara bayaran Russia. “Terkait yang WNI kita ditangkap di Ukraina. Kemlu RI telah memperoleh informasi bahwa terdapat penangkapan satu orang WNI dengan inisial AS oleh otoritas Ukraina,” kata juru bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, dalam konferensi Rabu.

Yvonne mengungkapkan bahwa KBRI Kyiv saat ini tengah mengupayakan untuk adanya akses kekonsuleran terhadap AS. Ia memastikan pemerintah RI memberikan perhatian sangat serius terhadap isu ini.

Yvonne menegaskan bahwa pemerintah RI terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait pasca-penangkapan WNI tersebut. “Kita akan terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, guna memastikan pelindungan WNI yang bersangkutan sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujar dia.

Yvonne mengatakan pemerintah RI telah menyampaikan secara resmi melalui jalur diplomatik kepada pemerintah Russia. Yakni menekankan agar pemerintah Russia menghentikan perekrutan WNI dalam dinas militer.

Secara khusus Yvonne mengimbau kepada masyarakat untuk memverifikasi keabsahan berbagai tawaran pekerjaan ke luar negeri. Terutama, mewaspadai tawaran pekerjaan dengan imbalan yang tidak wajar serta tidak menandatangani berbagai kontrak yang tidak dipahami.

Adapun seorang pria berusia 49 tahun asal Jawa ditangkap otoritas Ukraina, saat kelompoknya diserang drone di wilayah Zaporizhzhia yang dikuasai Ukraina dilansir The Guardian. Menurut proyek I Want to Live milik pemerintah Ukraina, sekitar 283 WNI direkrut dalam sembilan bulan tahun ini untuk bertempur membela Russia melawan Ukraina. ils/I-1