Investasi Digital Mengalir ke Tetangga, RI Kehilangan Momentum

Pemanfaatan AI di Indonesia masih sebatas konsumen akibat belum optimalnya ekosistem dan pusat data, lemahnya ketegasan regulasi, serta rendahnya biaya riset yang memperlebar kesenjangan inovasi dengan negara lain.

JAKARTA – Masuknya investasi jumbo SoftBank dan Google ke Malaysia menjadi alarm bagi Indonesia untuk segera membenahi kepastian regulasi, ketersediaan energi, infrastruktur digital, serta kualitas talenta. Hal tersebut diperlukan agar RI tak terus tertinggal dalam menarik modal strategis yang dapat menentukan daya saing ekonomi jangka panjang.

Di tengah persaingan ketat antara negara negara di kawasan Asia Tenggara dalam merebut investasi teknologi masa depan, Indonesia kembali harus gigit jari menyaksikan tetangganya, Malaysia kebanjiran modal raksasa untuk infrastruktur kecerdasan buatan. Dengan total komitmen investasi jumbo SoftBank dan Google mencapai sekitar 304 triliun rupiah, Malaysia kian memperkuat posisinya sebagai tujuan pengembangan pusat data dan kecerdasan buatan (AI) di kawasan.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menilai Indonesia seharusnya memiliki daya tarik lebih besar bagi investasi fasilitas digital, termasuk pusat data AI, mengingat pangsa pasar dan GMV (Gross Merchandise Value atau nilai bruto barang dagangan) digital domestik lebih besar. Namun, potensi tersebut belum optimal dinikmati perekonomian nasional karena banyak perusahaan digital asing tidak membuka kantor pusat di Indonesia dan belum memenuhi kewajiban pajak penghasilan sesuai ketentuan domestik.

"Banyak perusahaan dari luar negeri tidak membuka HQ di Indonesia, padahal pangsa pasar mereka di Indonesia begitu besar. Akibatnya, penerimaan negara dari sektor ini masih rendah. Perusahaan digital asing ini tidak membayar pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan di dalam negeri," kata Nailul kepada Koran Jakarta, Rabu (11/11).

Di sektor AI, manfaat ekonomi juga belum maksimal karena pemanfaatannya masih sebatas konsumen. Di sisi lain, pengembangan ekosistem AI dan pusat data dalam negeri belum optimal.

Nailul menilai persoalan tersebut tidak hanya terkait regulasi, tetapi juga ketegasan pemerintah dalam menciptakan aturan yang setara bagi seluruh pelaku usaha. Selain itu, rendahnya biaya riset turut memperlebar kesenjangan inovasi Indonesia dengan negara lain.

Seperti diketahui, SoftBank Group Corp pada awal pekan ini mengungkapkan rencana membangun infrastruktur kecerdasan buatan (AI) terbesar se-Asia di Malaysia. Langkah itu menyusul Google yang sebelumnya juga memilih Malaysia sebagai lokasi ekspansi infrastruktur digitalnya.

Investasi SoftBank dilakukan melalui kerja sama dengan sejumlah perusahaan, termasuk raksasa layanan transportasi daring Asia Tenggara, Grab Holdings Ltd. Investasi awal sebesar 1,85 miliar dollar AS atau sekitar 33 triliun rupiah akan dikucurkan untuk proyek tersebut, dengan SoftBank Group berkontribusi 1 miliar dollar AS atau sekitar 18 triliun rupiah dari total tersebut.

Fasilitas itu akan mencakup pusat data AI, yang pengembangannya dilakukan melalui kemitraan dengan perusahaan-perusahaan teknologi global terkemuka. Perusahaan menegaskan tidak akan menerbitkan obligasi untuk mendanai proyek tersebut, melainkan akan menggunakan kas yang tersedia.

Persaingan Ketat

Pengamat Kebijakan Publik Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi menilai investasi SoftBank di Malaysia menunjukkan semakin ketatnya persaingan Asia Tenggara dalam menarik investasi teknologi. “Bagi Indonesia, kondisi tersebut menjadi evaluasi atas kepastian regulasi, kemudahan perizinan, ketersediaan energi kompetitif, konektivitas, dan ekosistem teknologi,” ujarnya.

Menurut Badiul, investasi AI tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan pusat data, tetapi harus terintegrasi dengan pengembangan energi, talenta, teknologi, dan riset agar Indonesia tidak sekadar menjadi pasar konsumsi. Pemerintah juga perlu memastikan insentif investasi disertai transparansi dan indikator manfaat terukur, terutama penerimaan negara, penciptaan pekerjaan berkualitas, transfer teknologi, penguatan industri domestik, serta keberlanjutan lingkungan.