Perluas Akses Hunian Layak, Kredit Perumahan Bantu UMKM

JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengapresiasi Kredit Program Perumahan (KPP) yang dinilai mampu memperluas akses pembiayaan masyarakat dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sekaligus menggerakkan sektor perumahan. Pemerintah mengalokasikan 10 triliun rupiah untuk ekosistem usaha perumahan, dengan rincian 5 triliun rupiah bagi pengembang, 3 triliun bagi pedagang bahan bangunan, 1 triliun rupiah bagi penyedia jasa konstruksi.

“Kredit Program Perumahan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan UMKM untuk memperluas akses rumah layak,” ujar Maruarar saat menghadiri Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/11).

Selain itu, pembiayaan sekitar 19 triliun rupiah ditargetkan untuk 117 ribu rumah, mencakup 95 ribu rumah untuk renovasi, 11 ribu untuk pembelian, dan 10 ribu untuk pembangunan. Dengan demikian, total pembiayaan sektor perumahan mencapai sekitar 30 triliun rupiah. Penyaluran terbesar tercatat di Jawa Tengah 6,7 triliun rupiah, Jawa Timur 4,8 triliun rupiah, dan Jawa Barat 4,6 triliun rupiah.

Maruarar menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah, perbankan, regulator, dan pelaku usaha serta kebijakan pembiayaan yang berpihak kepada UMKM melalui bunga dan persyaratan terjangkau. Pinjaman hingga 100 juta rupiah juga dapat diberikan tanpa agunan dengan bunga 0,5 persen per bulan.

“Jangan sampai UMKM diberikan bunga yang tinggi, sementara pengusaha besar justru mendapatkan bunga yang rendah. Kebijakan pembiayaan harus berpihak kepada rakyat dan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang,” tegas Maruarar.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menetapkan target total program kredit pemerintah pada 2027 sebesar 394,2 triliun rupiah, terdiri atas KUR 325 triliun rupiah, Kredit Usaha Pertanian 1,4 triliun rupiah, Kredit Industri Padat Karya 600 miliar rupiah, Kredit Perumahan 30 triliun rupiah, dan Kredit Program Perempuan Sejahtera 30 triliun rupiah. Target KUR meningkat dibandingkan 2026 sebesar 295 triliun rupiah.

Restrukturisasi Kredit

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi menjelaskan bahwa OJK memberikan perhatian terhadap masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). OJK menyiapkan kebijakan restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak di delapan kabupaten di NTT dengan jangka waktu hingga tiga tahun guna membantu meringankan beban masyarakat dan menjaga keberlanjutan akses pembiayaan.

Selain itu, OJK mendorong percepatan akses keuangan daerah melalui pengembangan ekosistem keuangan inklusif, termasuk bagi masyarakat di desa-desa nelayan.