Target 8 Persen Bukan Isapan Jempol, Kota Bima Rilis 9 Jurus Kunci Pacu Ekonomi

KOTA BIMA - Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong peningkatan investasi dan produktivitas industri lokal guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah menuju target 8 persen pada 2029. 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bima Syarif Rustaman mengatakan upaya tersebut ditempuh melalui percepatan belanja daerah, pengembangan sektor produktif, dan penguatan koordinasi lintas sektor.

"Upaya tersebut perlu didukung oleh perencanaan yang terarah, percepatan pelaksanaan program, serta penguatan koordinasi agar kebijakan yang dijalankan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," ujarnya saat dikonfirmasi ANTARA, Senin (9/11).

Berdasarkan data statistik daerah, pertumbuhan ekonomi Kota Bima pada 2025 tercatat sebesar 3,95 persen. Sementara itu, realisasi penanaman modal pada tahun yang sama mencapai sekitar Rp131,01 miliar dan didominasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Pada 2026, realisasi investasi meningkat menjadi Rp136 miliar atau 103,8 persen dari target sebesar Rp131,01 miliar. Seluruh capaian tersebut berasal dari PMDN, dengan komposisi kelompok usaha nonmikro kecil sebesar Rp81,96 miliar dan usaha mikro kecil (UMK) Rp54,03 miliar.

Berdasarkan sektor usaha, penanaman modal terbesar terserap pada sektor kesehatan dan kegiatan sosial, transportasi dan pergudangan, serta perdagangan besar dan eceran. Pertumbuhan usaha ritel dan perdagangan mikro turut menopang aktivitas ekonomi daerah.

Sementara itu, Penanaman Modal Asing (PMA) belum mencatatkan realisasi signifikan. Pemerintah daerah masih menawarkan sejumlah proyek strategis melalui skema Investment Project Ready to Offer (IPRO), salah satunya pembangunan kawasan terpadu Plaza Hybrid Mantika dengan nilai penawaran investasi Rp413,4 miliar yang telah lolos kurasi.

Dari sisi ekonomi masyarakat, Kota Bima memiliki 168.060 penduduk pada 2026 dengan PDRB sekitar Rp34,01 juta per tahun pada 2025. Tingkat kemiskinan pada 2025 tercatat 7,33 persen atau sekitar 14.540 jiwa, lebih rendah dibandingkan angka Provinsi NTB sebesar 11,78 persen.

Adapun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bima pada 2024 mencapai 78,04. Sementara inflasi tahunan tercatat 4,49 persen pada Agustus 2026 dan 4,23 persen pada Oktober 2026. Data PIHPS Bank Indonesia per 9 November 2026 mencatat harga beras di pasar tradisional Rp13.650 per kilogram.

Syarif menjelaskan Bappeda menyiapkan sembilan strategi untuk mendukung pencapaian target tersebut, yakni percepatan realisasi APBD, peningkatan investasi PMA dan PMDN, serta percepatan pelaksanaan proyek infrastruktur pemerintah.

"Strategi lainnya meliputi pengendalian harga bahan pokok, pencegahan ekspor dan impor ilegal, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas potensi lokal, peningkatan output industri manufaktur, serta kemudahan perizinan berusaha," ujarnya.

Menurutnya, percepatan belanja daerah diharapkan dapat meningkatkan perputaran uang dan aktivitas usaha. Adapun penguatan industri serta produktivitas potensi lokal diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong kemitraan dengan dunia usaha.

Ia mengatakan pencapaian target tersebut juga membutuhkan dukungan lintas sektor, terutama penyediaan infrastruktur dan kelistrikan, kepastian layanan pertanahan, serta akses pembiayaan bagi pelaku usaha.

Untuk itu, Bappeda mendorong koordinasi dengan PLN, BPN Kota Bima, dan Bank NTB Syariah guna mendukung kebutuhan infrastruktur usaha, memperkuat kepastian layanan pertanahan, dan memperluas akses pembiayaan.

Bappeda juga meminta setiap perangkat daerah mengidentifikasi program prioritas sesuai tugas dan kewenangannya, terutama yang berdampak terhadap peningkatan produktivitas sektor unggulan, investasi, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan kualitas layanan dasar.