Komunikasi Kehutanan Diuji, Kebijakan Tak Cukup Sekadar Janji

JAKARTA – Kebijakan kehutanan tidak cukup hanya berorientasi pada perlindungan kawasan dan pembatasan eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga harus mampu menyeimbangkan aspek ekologis dengan kepentingan ekonomi masyarakat.

Pengelolaan hutan yang lemah berpotensi memperbesar deforestasi, kerusakan lingkungan, dan risiko bencana, sementara tata kelola yang transparan dan berkelanjutan dapat membuka peluang ekonomi melalui perhutanan sosial, hilirisasi hasil hutan, serta pengembangan ekonomi masyarakat sekitar hutan.

Karena itu, konsistensi penegakan hukum, pengawasan perizinan, dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci agar kebijakan kehutanan tidak berhenti sebagai agenda konservasi, tetapi juga menghasilkan kesejahteraan tanpa mengorbankan kelestarian alam.

Penasihat Utama Menteri Kehutanan Bambang Soepijanto menegaskan bahwa komunikasi berbasis bukti dan keterlibatan aktif masyarakat merupakan bagian penting dari keberhasilan kebijakan kehutanan.

Komunikasi, menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/11), perlu hadir sejak persoalan diidentifikasi, kebijakan dirumuskan, hingga pelaksanaan dan evaluasi, sekaligus menjadi sarana untuk mendengar aspirasi serta memperbaiki kebijakan.

"Informasi yang mudah dipahami dan sesuai dengan kondisi lapangan akan memperkuat kepercayaan publik. Karena itu, keberhasilan komunikasi perlu dilihat dari tumbuhnya pemahaman, kemampuan, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga hutan," ujar dia pada Sustainability Communication Expert Dialogue dan peluncuran Center for Sustainability Communication and Policy (CSCP) Indonesia.

Pada kesempatan itu, Bambang juga menyambut positif peluncuran CSCP Indonesia serta berharap lembaga ini mempertemukan ilmu pengetahuan, kebijakan, dan pengalaman lapangan untuk memperkuat kolaborasi pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, serta masyarakat, termasuk dalam mendukung Indonesia's FOLU Net Sink 2030.

Kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat pemahaman publik serta menghasilkan kebijakan dan tindakan yang bermanfaat bagi kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, anggota Dewan Penasihat Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Agus Justianto mengatakan mewujudkan lingkungan berkelanjutan sesuai target Indonesia's FOLU Net Sink 2030 membutuhkan strategi komunikasi yang efektif agar kebijakan dan program pengendalian emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan dapat dipahami serta didukung masyarakat.

Komunikasi, menurut dia, tidak cukup hanya menyampaikan target pemerintah, tetapi juga perlu menjelaskan manfaat dan peran masyarakat dalam mewujudkannya.

"Konsistensi pelaksanaan strategi dan program, disertai kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat, menjadi sesuatu yang penting untuk mewujudkannya," katanya.

Ketua CSCP Indonesia Trisia Megawati Kusuma Dewi mengatakan CSCP merupakan pusat pemikiran dan wadah kolaborasi komunikasi keberlanjutan yang dikelola Asosiasi Komunikasi Keberlanjutan Indonesia (Askomki).

"Lembaga ini dibentuk untuk menjembatani ilmu pengetahuan, kebijakan, dan masyarakat melalui komunikasi berbasis sains, terutama dalam isu lingkungan, sosial, tata kelola (ESG), risiko bencana, dan ketangguhan masyarakat," katanya.

Soegianto Soewandi dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), mengatakan pelestarian lingkungan kini tidak lagi sekadar kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada pengusaha, melainkan telah menjadi tuntutan publik, bahkan konsumen.

Perubahan tersebut menuntut dunia usaha lebih serius menjalankan praktik ramah lingkungan agar produknya diterima masyarakat.

"Dulu, kegiatan pelestarian lingkungan memang menjadi beban yang ditetapkan pemerintah, tetapi sekarang pasar sendiri yang menuntutnya," ujarnya.