Tak Boleh Ada OPD Lelet, Bupati Sumbawa Kunci Kepala Dinas dan Camat Lewat Kontrak Kinerja

SUMBAWA - Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan kontrak kinerja bagi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan camat sebagai instrumen pengendalian serta percepatan pelaksanaan program pembangunan dalam program pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.

Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot mengatakan kontrak kinerja tersebut akan disusun berdasarkan hasil penajaman prioritas pembangunan bersama seluruh perangkat daerah.

"Jangan sampai ada OPD yang menjadi penyebab keterlambatan pembangunan. Semua harus bergerak cepat, bekerja maksimal, dan bertanggung jawab terhadap target yang telah ditetapkan," katanya saat memimpin penajaman prioritas RKPD 2027 di Sumbawa, Senin (2/11/2026).

Ia menegaskan pengendalian pembangunan akan diperkuat melalui penerapan sistem 3W, yakni what (apa yang dikerjakan), who (siapa penanggung jawab), dan when (kapan diselesaikan).

Sistem tersebut diterapkan melalui rapat koordinasi rutin setiap Selasa pagi, yang melibatkan 34 OPD dan 24 camat. Setiap program harus memiliki target, penanggung jawab, batas waktu, serta perkembangan pelaksanaan yang terukur.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah memperbaiki dan melengkapi data Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Proyek Strategis Daerah (PSD), termasuk program penataan kota, Kota Pusaka, restorasi cagar budaya, serta penanganan desa terdampak.

Selain mempercepat pelaksanaan program, seluruh OPD diminta meningkatkan target pendapatan daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan.

Penajaman RKPD 2027 akan dilanjutkan melalui pembahasan intensif bersama seluruh OPD. Hasilnya menjadi dasar penetapan sasaran kinerja dan penandatanganan pakta integritas atau kontrak kerja kepala OPD dan camat.

Wakil Bupati Sumbawa Mohamad Ansori menekankan penguatan program Sumbawa ASRI, pengawalan Makan Bergizi Gratis (MBG), optimalisasi PSN, serta peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar-perangkat daerah.

Ia juga meminta pengawasan pelaksanaan revitalisasi pendidikan dan program Koperasi Merah Putih diperkuat agar berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.

"Jangan ada ego sektoral. Mari kita bekerja untuk rakyat, melayani rakyat, dan menunjukkan pengabdian untuk mewujudkan Sumbawa unggul, maju, dan sejahtera," ujarnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Budi Prasetiyo menyampaikan sejumlah tindak lanjut penajaman RKPD 2027, meliputi penyempurnaan program prioritas nasional dan daerah, pematangan rencana kerja setiap OPD, serta penyesuaian kebutuhan anggaran melalui rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Seluruh OPD juga diminta menyiapkan bahan presentasi rencana kerja untuk dibahas bersama pimpinan daerah pada pertemuan lanjutan pekan depan.

Pembahasan tersebut menjadi bagian dari tahapan percepatan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2027.