Selamatkan Badak Jawa, Relokasi Jangan Berujung Ancaman Baru

Jumat, 20 Nov 2026, 01:00 WIB

Malang – Wacana relokasi badak jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, harus didukung kajian ilmiah komprehensif untuk memastikan kelayakan habitat baru, keamanan, kesehatan, dan keberlangsungan hidup satwa tersebut.

Dikutip dari Antara, Dosen Program Studi Kehutanan Universitas Brawijaya (UB) Mokhamad Asyief Khasan Budiman mengatakan rencana pemindahan badak jawa tidak cukup hanya mempertimbangkan persebaran historis satwa, tetapi juga kondisi ekosistem saat ini, daya dukung lingkungan, serta potensi risiko selama proses relokasi.

Ket. Foto: Anak badak jawa langka yang terekam dalam video di Taman Nasional Ujung Kulon. — Sumber: KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLI

Asyief dalam keterangan resmi yang diterima di Malang, Jawa Timur, Kamis (19/11), mengatakan kajian biogeografi historis diperlukan untuk mengetahui sebaran alami badak jawa yang berdasarkan catatan sejarah mencakup anak benua India hingga sejumlah wilayah Asia Tenggara, termasuk Sumatera dan Jawa.

"Kita perlu membedakan antara pernah menjadi habitat dan masih layak menjadi habitat saat ini," kata Asyief.

Menurut dia, persebaran historis badak jawa mencakup bagian timur Pulau Jawa sehingga Alas Purwo termasuk kawasan yang berada dalam wilayah sebaran fauna tersebut. Namun, kesesuaian historis tidak otomatis menjamin kawasan itu mampu mendukung kehidupan badak dalam kondisi lingkungan saat ini.

Taman Nasional Alas Purwo memiliki beragam ekosistem, mulai dari hutan hujan dataran rendah, hutan musim, hutan bambu, hutan pantai, mangrove, hingga Sabana Sadengan. Keragaman tersebut menjadi potensi habitat, tetapi harus dipastikan ketersediaan pakan, sumber air, ruang jelajah, daya dukung, dan keamanan kawasan.

Dosen Fakultas Kedokteran Hewan UB Andreas Bandang Hardian turut mengingatkan perbedaan karakteristik lingkungan Ujung Kulon dan Alas Purwo dapat memengaruhi adaptasi fisiologis badak, termasuk berpotensi berdampak pada status reproduksi dan sistem kekebalan tubuh.

Ia menyebut Alas Purwo memiliki iklim lokal lebih kering dengan kelembapan lebih rendah dibandingkan Ujung Kulon yang berada di bagian barat Pulau Jawa.

"Sehingga kemungkinan mengakomodasi perilaku alami badak, seperti berkubang di lumpur, menjadi rendah," kata Bandang.

Selain perbedaan lingkungan, proses pemindahan juga berisiko menimbulkan stres, terutama selama perjalanan dan masa habituasi di habitat baru. Pengalaman translokasi badak bernama Mustofa pada 2025, menurut dia, menjadi pelajaran penting mengenai pemeriksaan medis komprehensif sebelum pemindahan.

"Banyak satwa liar endemik Indonesia yang belum memiliki interval referensi medis normal, sehingga untuk menentukan sehat tidaknya hewan secara klinis pun masih menjadi tantangan di lapangan," ucapnya.

Kajian Ilmiah

Organisasi konservasi WWF-Indonesia juga menilai rencana relokasi badak jawa membutuhkan kajian ilmiah yang panjang dan serius. CEO WWF-Indonesia Aditya Bayunanda menegaskan kelayakan lokasi baru harus diteliti secara menyeluruh, tidak hanya berdasarkan ketersediaan pakan, tetapi juga kondisi biofisik dan sosial.

"Ya itu pasti perlu kajian yang panjang, yang ilmiah, dan nanti pun proses kalaupun akhirnya kesimpulannya memang harus dipindah, lokasi tempat pindahnya pun juga harus dikaji betul. Bukan hanya kesesuaian masalah pakan, fisik maupun biofisik ya, tapi juga masalah sosial," kata Aditya.

Ia menyoroti keamanan kawasan dan kondisi masyarakat di sekitar habitat baru sebagai faktor penting untuk memastikan badak terlindungi setelah dipindahkan.

"Jangan-jangan kita pindah ke tempat yang keamanannya parah gitu kan? Jadi faktornya banyaklah. Dan oleh karena itu, ini harus proses yang betul-betul harus ada kajiannya terlebih dahulu," kata dia.

Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo pada taklimat media, Kamis (12/11), mengungkapkan gagasan pemindahan sejumlah badak jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo untuk mengurangi risiko kepunahan akibat ancaman bencana alam, seperti erupsi gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami.

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta perguruan tinggi untuk mengkaji rencana tersebut secara independen dan mendalam.

  • badak Jawa

Redaktur: Andes Tanjung

Penulis: Eko S, Selocahyo Basoeki Utomo S

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.