Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Hentikan Kebocoran, Audit BUMN Boncos Tak Bisa Ditunda

18 Kamis, 29 Okt 2026, 00:00 WIB | Oleh: Tim Redaksi
Hentikan Kebocoran, Audit BUMN Boncos Tak Bisa Ditunda Hentikan Kebocoran, Audit BUMN Boncos Tak Bisa Ditunda Doc: istimewa
Ket. Danantara Indonesia

JAKARTA – Pengung­kapan Danantara me­nunjukkan persoalan struktural dalam penge­lolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mulai dari rendahnya efisiensi hingga ketimpangan kontribusi terhadap penerima­an negara.

Ketika 52 persen dari 1.074 perusahaan merugi 23 triliun rupiah per tahun dan 97 persen dividen hanya ditopang delapan perusahaan, efektivitas pengelolaan aset ne­gara patut dipertanyakan.

Kondisi ini menegaskan bahwa konsolidasi BUMN tidak cukup sebatas penggabungan perusahaan, tetapi harus di­sertai pembenahan tata kelola, evaluasi anak-cucu usaha, dan penghentian pemborosan.

Hal itu dimaksudkan agar BUMN benar-benar menjadi sumber nilai tambah bagi negara, bu­kan beban fiskal.

Pengamat kebijakan pub­lik FITRA, Badiul Hadi menilai kerugian lebih dari separuh perusahaan dalam ekosistem BUMN menjadi alarm serius bagi tata kelola kekayaan ne­gara.

“Penyelesaiannya tidak cukup melalui penutupan per­usahaan dan peningkatan se­toran dividen, tetapi harus di­sertai transparansi penyebab kerugian, evaluasi direksi dan komisaris, serta pertanggung­jawaban setiap keputusan re­strukturisasi,” jelasnya di Jakar­ta, Rabu (28/10).

Badiul mendorong Danan­tara membuktikan penghe­matan melalui audit indepen­den, mengungkap risiko fiskal BUMN, dan menjelaskan dam­pak restrukturisasi terhadap pelayanan publik.

Dia juga me­nekankan pentingnya meng­akhiri impunitas, memperjelas tanggung jawab direksi, komi­saris, pemegang saham, dan regulator, serta memastikan setiap kerugian ditindaklanjuti secara tepat.

Selain itu, DPR dan peme­rintah diminta memperkuat akuntabilitas fiskal dengan membuka hubungan Danan­tara, pemerintah, APBN, dan perusahaan negara, termasuk dukungan berupa penyertaan modal, subsidi, kompensasi penugasan, jaminan pemerin­tah, serta potensi kewajiban kontinjensi.

“Keberhasilan reformasi BUMN harus diukur dari kua­litas pengelolaan kekayaan ne­gara dan manfaatnya bagi ma­syarakat, bukan semata-mata jumlah perusahaan yang ditu­tup atau besarnya dividen yang disetorkan,” jelasnya.

Sebelumnya, Danantara melaporkan sebanyak 52 per­sen dari 1.074 BUMN yang dikelolanya dalam kondisi me­rugi.

Total kerugian mencapai 20 triliun rupiah atau sekitar 1,5 miliar dollar AS per tahun.

Kondisi tersebut menjadi alas­an Danantara mendorong kon­solidasi dan restrukturisasi be­sar-besaran.

Pembenahan Serius

Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dipo­negoro (Undip), Esther Sri Astuti menilai banyak BUMN membutuhkan pembenahan serius karena menghadapi te­kanan keuangan, penumpukan utang, inefisiensi, pergantian manajemen yang dipengaruhi kepentingan politik, serta le­mahnya tata kelola.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
Advertisement
gulaku sidebar kotak
Advertisement
idbuild web detail
Luar Negeri
Asean-Korsel akan Perkuat K...

BMKG Tetapkan Status Siaga Bencana di 14 Provinsi

23 menit yang lalu | Ilham Sudrajat

Nasional
BMKG Tetapkan Status Siaga ...
Nasional
RUU Perampasan Aset Tinggal...
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Gempa Magnitudo 5,8 Guncang Ruteng NTT pada Rabu Siang

Gempa Magnitudo 5,8 Guncang Ruteng NTT pada Rabu Siang

18 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +