Hentikan Kebocoran, Audit BUMN Boncos Tak Bisa Ditunda
Kamis, 29 Okt 2026, 00:00 WIB | Oleh: Tim Redaksi
Doc: istimewa
JAKARTA – Pengungkapan Danantara menunjukkan persoalan struktural dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mulai dari rendahnya efisiensi hingga ketimpangan kontribusi terhadap penerimaan negara.
Ketika 52 persen dari 1.074 perusahaan merugi 23 triliun rupiah per tahun dan 97 persen dividen hanya ditopang delapan perusahaan, efektivitas pengelolaan aset negara patut dipertanyakan.
Kondisi ini menegaskan bahwa konsolidasi BUMN tidak cukup sebatas penggabungan perusahaan, tetapi harus disertai pembenahan tata kelola, evaluasi anak-cucu usaha, dan penghentian pemborosan.
Hal itu dimaksudkan agar BUMN benar-benar menjadi sumber nilai tambah bagi negara, bukan beban fiskal.
Pengamat kebijakan publik FITRA, Badiul Hadi menilai kerugian lebih dari separuh perusahaan dalam ekosistem BUMN menjadi alarm serius bagi tata kelola kekayaan negara.
“Penyelesaiannya tidak cukup melalui penutupan perusahaan dan peningkatan setoran dividen, tetapi harus disertai transparansi penyebab kerugian, evaluasi direksi dan komisaris, serta pertanggungjawaban setiap keputusan restrukturisasi,” jelasnya di Jakarta, Rabu (28/10).
Badiul mendorong Danantara membuktikan penghematan melalui audit independen, mengungkap risiko fiskal BUMN, dan menjelaskan dampak restrukturisasi terhadap pelayanan publik.
Dia juga menekankan pentingnya mengakhiri impunitas, memperjelas tanggung jawab direksi, komisaris, pemegang saham, dan regulator, serta memastikan setiap kerugian ditindaklanjuti secara tepat.
Selain itu, DPR dan pemerintah diminta memperkuat akuntabilitas fiskal dengan membuka hubungan Danantara, pemerintah, APBN, dan perusahaan negara, termasuk dukungan berupa penyertaan modal, subsidi, kompensasi penugasan, jaminan pemerintah, serta potensi kewajiban kontinjensi.
“Keberhasilan reformasi BUMN harus diukur dari kualitas pengelolaan kekayaan negara dan manfaatnya bagi masyarakat, bukan semata-mata jumlah perusahaan yang ditutup atau besarnya dividen yang disetorkan,” jelasnya.
Sebelumnya, Danantara melaporkan sebanyak 52 persen dari 1.074 BUMN yang dikelolanya dalam kondisi merugi.
Total kerugian mencapai 20 triliun rupiah atau sekitar 1,5 miliar dollar AS per tahun.
Kondisi tersebut menjadi alasan Danantara mendorong konsolidasi dan restrukturisasi besar-besaran.
Pembenahan Serius
Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip), Esther Sri Astuti menilai banyak BUMN membutuhkan pembenahan serius karena menghadapi tekanan keuangan, penumpukan utang, inefisiensi, pergantian manajemen yang dipengaruhi kepentingan politik, serta lemahnya tata kelola.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!