Bongkar Kejahatan Beras SPHP, Mentan Amran: Beras Subsidi Dioplos Jadi Premium

JAKARTA- Menteri Pertanian Amran Sulaiman membongkar modus kejahatan di balik penyelewengan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Beras subsidi yang seharusnya dijual Rp12.500 per kilogram ke masyarakat miskin, dibeli dari Bulog Rp11.500, lalu dibongkar dan dioplos menjadi beras premium untuk dijual mahal.

"Oknum, perusahaan, korporasi mempermainkan. Karena barang subsidi ini yang harusnya dijual Rp12.500 kilogram, dijual ke mereka Rp11.500, tetapi ini dibongkar. Ini kan kejahatan. Ini dibongkar kemudian dijadikan premium atau dioplos, dicampur beras yang tidak bagus, kemudian dioplos. Dan dijual dengan harga lebih tinggi," tegas Mentan Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Akibat kejahatan tersebut, Mentan yang juga Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu mengambil tindakan tegas. Sebanyak delapan pejabat Perum Bulog dan Bapanas dicopot, dua lainnya diberi peringatan.

"(Pejabat) Bulog dengan Bapanas, ada 10 orang. Diberi peringatan ada dua, delapan kita copot. Dan itu ditindaklanjuti oleh Satgas Pangan nanti. Kalau ada bersalah, itu akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku," kata Amran.

Menurut Amran, pencopotan dari atas ke bawah itu sebagai bentuk pertanggungjawaban karena lalai menjalankan tugas pengawasan.

"Dari atas ke bawah, copot semua. Karena tanggung jawab. Kita tidak tahu nanti sampai di mana keterlibatannya, tetapi dia lalai menjalankan tugas. Nah, kita copot," ujarnya.

Sementara dari pihak swasta, sembilan pelaku sudah diproses hukum dan satu orang ditetapkan sebagai tersangka. Ia memastikan akan ada pelaku utama yang segera diungkap.

"Yang jelas, sudah ada tersangka. Tetapi pelaku utama, nanti (diungkapkan)," kata Amran.

Mentan menegaskan praktik oplosan ini adalah kejahatan terhadap rakyat kecil. Pasalnya, beras SPHP adalah beras bersubsidi dengan dukungan negara yang sangat besar. Ia menyebut total subsidi dan dukungan pemerintah di sektor hulu pada 2026 mencapai sekitar Rp160 triliun, naik dari Rp144 triliun pada 2025, untuk pupuk, traktor, irigasi, dan lainnya. Bahkan Bulog mendapat subsidi sekitar Rp6.000 per kilogram saat penyerapan.

"Ini untuk membantu saudara kita yang kurang mampu, tetapi dia ambil haknya, kemudian manipulasi. Yang jelas, ini kejahatan," pungkasnya.

Ke depan, pengawasan distribusi pangan akan diperketat dengan menggandeng kepolisian dan kejaksaan.