Tersisa 6 Pekan Lagi, DJP Hapus Sanksi Pajak 100 Persen Cuma Sampai 31 Desember 2026

Jumat, 20 Nov 2026, 01:35 WIB

KOTA JAMBI - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Barat dan Jambi mengingatkan para wajib pajak bahwa fasilitas Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA) pajak hingga 100 persen hanya tersisa enam pekan dan akan berakhir pada 31 Desember 2026. 

"Makin cepat diselesaikan, makin besar keringanannya. Penghapusan penuh hanya sampai 31 Desember 2026, jadi jangan menunggu tahun depan," kata Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi Tarmizi di hadapan 155 wajib pajak dan pimpinan asosiasi usaha dalam kegiatan Taxpayers' Gathering 2026 di Jambi, Kamis (19/11).

Ket. Foto: Kepala Kanwil DJP Sumbar-Jambi Tarmizi saat memaparkan program penghapusan administrasi pajak pada acara "Taxpayers Gathering" bertema " Sinergi Tanpa Sanksi di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah" di Jambi, Kamis (19/11). — Sumber: ANTARA/Agus Suprayitno

Tarmizi menjelaskan, keringanan tersebut bersumber dari program pengurangan atau PSA berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026. 

Menurut dia, PSA melanjutkan kebijakan keberpihakan negara kepada wajib pajak sejak reformasi perpajakan 1984, mulai dari Sunset Policy 2008, Tax Amnesty 2016–2017, hingga Program Pengungkapan Sukarela (PPS) 2022.

Besaran penghapusan sanksi diberikan secara berjenjang. Untuk keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) berstatus kurang bayar, sanksi dihapus 100 persen apabila SPT disampaikan pada periode 8 Oktober hingga 31 Desember 2026. 

Persentase keringanan kemudian turun menjadi 50 persen pada 1 Januari hingga 31 Maret 2027, dan 25 persen pada 1 April hingga 30 Juni 2027.

Untuk tunggakan dalam surat ketetapan pajak, jenjang keringanan yang sama berlaku berdasarkan tanggal pelunasan pokok pajak. 

Sementara itu, ketentuan sanksi hasil pemeriksaan dan jenis lainnya mengikuti lampiran KEP-239/PJ/2026.

Tarmizi menegaskan bahwa program PSA bukan merupakan pemutihan pajak. 

"Wajib pajak tetap berkewajiban melunasi pokok pajak, dan setiap pembayaran kini diperhitungkan untuk menutup pokok pajak terlebih dahulu sebelum sanksi,"ujarnya.

Selain itu, fasilitas ini tidak berlaku secara otomatis. Wajib pajak harus mengajukan permohonan melalui sistem Coretax atau KPP paling lambat 1 Oktober 2028, melampirkan surat pernyataan bermeterai, serta tidak sedang menempuh upaya hukum.

Kegiatan tersebut juga diisi sesi dialog terbuka yang dipandu Kepala KPP Pratama Jambi Telanaipura Prima Kusuma Sumantri, dengan menghadirkan Tarmizi, perwakilan konsultan pajak Nurlena, serta perwakilan wajib pajak Roni Attan.

Dalam dialog itu, pelaku usaha menyampaikan tantangan berupa kenaikan biaya operasional, inflasi, dan perubahan daya beli masyarakat, serta berharap pengawasan pajak berjalan adil dan proporsional. 

Sementara itu, konsultan pajak Nurlena menyoroti pentingnya ketertiban pembukuan dan laporan keuangan, terutama bagi pelaku usaha yang belum memahami ketentuan perpajakan.

Menanggapi hal tersebut, Kanwil DJP Sumbar-Jambi Tarmizi memastikan pengawasan dilakukan berbasis data dan analisis risiko yang diperkuat integrasi sistem Coretax. 

DJP juga membuka kanal pengaduan dugaan pelanggaran integritas pegawai melalui Whistleblowing System (WBS), serta menampung masukan kebijakan melalui forum dialog.

Dalam sesi tanya jawab, panitia menjelaskan bahwa penentuan besaran keringanan PSA mengacu pada tanggal pemenuhan kewajiban pembayaran pokok pajak, bukan tanggal pengajuan permohonan, sepanjang permohonan diajukan paling lambat 1 Oktober 2028.

Untuk memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi 100 persen sebelum 31 Desember 2026, wajib pajak diminta memeriksa status SPT, Surat Ketetapan Pajak (SKP), atau Surat Tagihan Pajak (STP) melalui Coretax atau Account Representative (AR).

Selanjutnya, menyampaikan atau membetulkan SPT, melunasi pokok pajak, lalu mengajukan permohonan dengan melampirkan surat pernyataan bermeterai.

Selama kegiatan berlangsung, panitia turut membuka layanan pendampingan (helpdesk) klinik PSA di area registrasi, sementara informasi lanjutan dapat diakses melalui laman pajak.go.id/psa dan layanan Kring Pajak 1500200.

  • Coretax
  • tarmizi
  • djp sumbar jambi
  • penghapusan sanksi pajak
  • pmk 71 tahun 2026

Redaktur: alfred

Penulis: Alfred, Antara

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.