Mentan Amran Kecam Dugaan Oplos Beras SPHP, Minta Polisi Usut Tuntas

JAKARTA– Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengecam keras dugaan penyalahgunaan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dioplos menjadi beras premium. Hal itu ditemukan saat sidak di Toko Beras Kayumanis, Jalan Kayumanis X No.46A, Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (28/10).

Amran menilai praktik tersebut merugikan masyarakat kecil yang seharusnya menjadi penerima manfaat program subsidi pemerintah.

"Ini jatah beras untuk orang miskin, barang disubsidi, kemudian dioplos dan dijual lagi dengan harga tinggi. Ini merampok hak rakyat," tegas Amran di lokasi.

Menurutnya, beras SPHP merupakan instrumen pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga agar tetap terjangkau. Modus yang ditemukan, beras subsidi seharga Rp12.500 per kg dibongkar dan dikemas ulang menjadi beras premium seharga Rp17.000 per kg.

Dari hasil awal, jumlah beras yang diamankan sekitar 600 ton. Mentan menduga total volume terkait praktik tersebut bisa mencapai ribuan ton.

"Yang ditemukan sekarang 600 ton, indikasinya bisa ribuan ton. Ini sudah tidak sehat dan mengganggu tata niaga," ujarnya.

Amran menegaskan praktik ini mencederai upaya pemerintah dan petani dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah krisis pangan global.

"Kita bekerja siang malam untuk swasembada beras, tapi masih ada yang menyalahgunakan beras negara. Beras ini untuk saudara kita di kelompok ekonomi terbawah, desil 1 sampai 5," katanya.

Ia meminta kepolisian mengusut tuntas kasus ini, mulai dari asal beras, jalur distribusi, hingga kemungkinan keterlibatan jaringan yang lebih luas. Informasi awal mengarah pada gudang Bulog di Kelapa Gading, namun masih perlu pendalaman.

"Kami mohon kepolisian bongkar sampai akar-akarnya," ujarnya.

Terkait potensi keterlibatan internal, Mentan menegaskan akan bertindak tegas.

"Kalau ada pegawai Kementan yang terlibat, saya pecat. Tidak boleh ada toleransi," tegasnya. Hal yang sama, menurutnya, harus berlaku untuk pihak Bulog jika terbukti.

Amran juga menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Jakarta Timur dan jajaran atas pengungkapan kasus tersebut.

"Beras ini komoditas vital bagi 286 juta orang. Kalau krisis pangan, dampaknya bisa ke krisis politik dan konflik sosial. Penindakan ini untuk menyelamatkan pangan kita," tutupnya.