BUMN dan Swasta Harus Berakselerasi Gerakkan Mesin Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA - Pemerintah Indonesia harus mengoptimalkan dan mengkolaborasikan dua mesin penggerak ekonomi, yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta, untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat industrialisasi, dan keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap). 

Strategi kolaborasi tersebut harus ditopang pembagian peran yang tegas, disiplin pasar, serta tata kelola yang transparan agar ekspansi perusahaan negara tidak justru menghambat pertumbuhan swasta.

Dekan sekaligus CEO Asian Development Bank Institute (ADBI), Bambang Brodjonegoro, menilai kehadiran Danantara mencerminkan upaya Indonesia mengadopsi model pembangunan Tiongkok yang menempatkan BUMN sebagai salah satu lokomotif ekonomi.

Meski demikian, Indonesia perlu memperkuat sektor swasta sebagai mesin pertumbuhan lainnya.

“Mengapa kita tidak melaju dengan dua mesin sekaligus daripada hanya bertumpu pada satu mesin? Satu mesin digerakkan oleh sektor swasta, dan satu mesin lagi digerakkan oleh BUMN dengan mandat penugasan yang jelas,” kata Bambang dalam Kadin Geoeconomics Policy Dialogue di Jakarta, Senin (26/10).

Menurut Bambang, pengalaman Jepang dan Korea Selatan menunjukkan bahwa keberhasilan industrialisasi tidak hanya bergantung pada pemerintah dan perusahaan negara, tetapi juga pada kemampuan swasta mengembangkan teknologi, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing.

Jepang, misalnya, memiliki perusahaan yang mampu bertransformasi lintas sektor. Toyota berawal dari industri tekstil sebelum berkembang menjadi produsen otomotif dengan memanfaatkan keahlian teknik mesin dan mempelajari teknologi otomotif Amerika Serikat.

Hal serupa terlihat di Korea Selatan. Samsung yang bermula dari usaha perdagangan, LG dari produk kosmetik, Hyundai dari konstruksi sipil, dan SK dari industri tekstil kemudian berkembang ke berbagai sektor, termasuk elektronik, otomotif, dan telekomunikasi.

Bambang menekankan, pemerintah perlu berperan sebagai pengarah pembangunan yang mendorong perusahaan swasta terus berinovasi, bukan sekadar menikmati keberhasilan yang telah dicapai. Dukungan itu juga perlu diwujudkan melalui pembiayaan industri, seperti skema modernisasi manufaktur di Jepang dan fasilitas kredit ekspor di Korea Selatan.

Integrasi dengan ekonomi global menjadi faktor penting lainnya. Tiongkok mengalami peningkatan pendapatan per kapita setelah bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 2001. Sejumlah negara Eropa Tengah dan Timur yang bergabung dengan Uni Eropa pada 2004 juga mengalami peningkatan pendapatan hingga masuk kelompok negara berpendapatan tinggi.

“Pelajaran penting dari kedua kisah ini adalah integrasi ekonomi itu mutlak diperlukan,” ujarnya.

Untuk menerapkan strategi tersebut, Bambang mengusulkan tiga proyek percontohan, yakni peningkatan kemampuan dan daya saing pemasok domestik, pengembangan layanan industri pendukung seperti logistik dan fasilitas pengujian, serta penguatan rekayasa teknik melalui adopsi dan peningkatan teknologi.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga dinilai dapat berperan sebagai penghubung antara pembeli dan pemasok yang kredibel sehingga perusahaan domestik semakin terintegrasi ke dalam rantai pasok dan rantai nilai global.

Disiplin Pasar dan Tata Kelola

Menanggapi hal itu, Direktur Masyarakat Ekonomi Politik Indonesia (MEPI), Iyuk Wahyudi, sependapat bahwa BUMN dan swasta harus diperkuat secara bersamaan, tetapi dengan pembagian tugas yang jelas. BUMN dapat menjalankan usaha berskala besar yang berkaitan dengan kepentingan publik, termasuk penugasan negara dan pelayanan masyarakat.

Sementara swasta perlu memperoleh ruang untuk mengembangkan usaha yang kompetitif sekaligus menyerap tenaga kerja. Dukungan Pemerintah harus disertai kepastian investasi dan akses usaha yang terbuka. Penugasan BUMN perlu memiliki sasaran pelayanan dan pembiayaan transparan, sedangkan fasilitas bagi swasta harus dikaitkan dengan peningkatan produksi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja.

Pengalaman Korea Selatan dan Taiwan memperlihatkan bahwa industrialisasi dapat memberikan manfaat lebih luas ketika perusahaan besar terhubung dengan pemasok domestik dan tenaga kerja. Namun, konsentrasi kekuatan ekonomi juga perlu diawasi agar perusahaan kecil, menengah, dan pendatang baru tetap memiliki kesempatan bersaing.

Sementara itu, peneliti ekonomi Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendi Manilet, mengingatkan bahwa gagasan dua mesin pertumbuhan tersebut tidak boleh diterjemahkan sebatas memperbesar peran BUMN dan swasta. Menurutnya, kunci keberhasilan terletak pada disiplin pasar dan ukuran kinerja yang jelas.

Jepang dan Korea Selatan, jelasnya memang menerapkan intervensi negara melalui pengarahan kredit dan penetapan sektor prioritas. Namun, dukungan tersebut disertai tuntutan kinerja, terutama kemampuan perusahaan menembus pasar ekspor. Perusahaan yang gagal bersaing tidak semestinya terus menerima fasilitas.

Pengalaman Tiongkok juga perlu dibaca secara utuh. Pertumbuhan produktivitasnya ditopang sektor swasta dan reformasi BUMN. Ketika investasi perusahaan negara semakin dominan, imbal hasil investasi dapat menurun dan beban utang meningkat.

“Jadi, jika Danantara ingin mengadopsi model Tiongkok, jangan sampai yang ditiru justru bagian yang paling tidak produktif,” tegasnya.

BUMN dan Danantara katanya sebaiknya berfokus pada infrastruktur, sektor yang mengalami kegagalan pasar, dan industri hulu strategis yang dapat menghidupkan industri turunan, termasuk pengembangan industri nafta untuk mengurangi ketergantungan impor.

Sebaliknya, swasta perlu memperoleh ruang lebih besar dalam manufaktur berorientasi ekspor, dengan insentif yang dikaitkan dengan peningkatan ekspor, produktivitas, inovasi, dan penyerapan tenaga kerja.