- Home
- ›
- Megapolitan
- ›
- DPRD DKI Desak Percepatan ...
DPRD DKI Desak Percepatan Penataan Kabel Semrawut, Prioritaskan Permukiman Padat
Minggu, 22 Nov 2026, 18:20 WIBJAKARTA - Penataan kabel udara yang semrawut di sejumlah kawasan Jakarta dinilai mendesak untuk segera dilakukan karena tidak hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan warga. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mempercepat pembenahan jaringan utilitas, terutama di kawasan permukiman padat penduduk yang rawan kebakaran akibat korsleting listrik.
Pantas menilai upaya Dinas Bina Marga DKI Jakarta untuk memindahkan kabel udara ke bawah tanah belum berjalan optimal. Padahal, Pemprov DKI telah memiliki landasan hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penempatan Jaringan Utilitas sebagai dasar pelaksanaan penataan tersebut.
“Penataan kabel ini harus segera dilakukan,” ujar Pantas, beberapa waktu lalu.
Menurut dia, percepatan pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT) membutuhkan dukungan pembiayaan dan keterlibatan pihak ketiga melalui skema kerja sama. Pasalnya, pemerintah tidak mungkin menanggung seluruh kebutuhan biaya pembangunan infrastruktur, termasuk penyediaan saluran kabel bawah tanah atau ducting.
Melalui kerja sama tersebut, pembangunan SJUT diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan menjangkau seluruh wilayah Jakarta. Pantas menilai skema pembiayaan yang melibatkan pihak ketiga diperlukan agar penataan jaringan utilitas bisa berlangsung serentak di lima wilayah kota.
“Agar penataan bisa berlangsung serentak di lima wilayah kota,” tandas politisi PDI Perjuangan itu.
Selain mendorong kerja sama pembiayaan, Pantas meminta Pemprov DKI segera menerbitkan rencana induk penyelenggaraan jaringan utilitas sebagaimana diamanatkan dalam regulasi tersebut. Dokumen perencanaan itu diperlukan agar pembangunan jaringan kabel terintegrasi dengan tata ruang serta arah pembangunan Jakarta dalam jangka panjang.
Dengan adanya rencana induk yang jelas, penataan utilitas diharapkan tidak dilakukan secara parsial atau hanya berdasarkan kebutuhan sesaat. Perencanaan terpadu juga dapat menjadi acuan dalam menentukan tahapan pembangunan dan pengelolaan jaringan utilitas di berbagai kawasan.
Pantas turut mengingatkan agar pengelolaan SJUT dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta. Hal tersebut dinilai penting karena pembangunan jaringan utilitas memanfaatkan aset milik Dinas Bina Marga, termasuk trotoar dan sejumlah fasilitas pendukung lainnya.
Dari sisi keselamatan, pemindahan kabel ke bawah tanah dinilai dapat mempermudah proses pemeliharaan sekaligus mengurangi risiko yang mengancam masyarakat. Penataan tersebut diharapkan mampu mengatasi persoalan kabel menjuntai, potensi warga tersandung, hingga ancaman kebakaran akibat gangguan jaringan listrik.
“Risiko kabel menjuntai, warga tersandung, hingga kebakaran harus bisa diatasi,” kata Pantas.
Secara khusus, ia juga mendorong agar penataan jaringan kabel di kawasan perkampungan padat penduduk diintegrasikan dengan program penataan dan pengentasan RW kumuh. Menurut dia, momentum pembenahan kawasan permukiman dapat dimanfaatkan untuk sekaligus memperbaiki jaringan utilitas yang selama ini tidak tertata.
Dengan pendekatan tersebut, perbaikan lingkungan tidak hanya berfokus pada kondisi fisik permukiman, tetapi juga mencakup infrastruktur pendukung yang berpengaruh terhadap keselamatan warga. Penataan jaringan kabel pun diharapkan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggal masyarakat.
Apabila pemindahan kabel ke bawah tanah belum memungkinkan untuk dilakukan, Pantas mengusulkan penerapan sistem tiang bersama. Skema ini memungkinkan sejumlah jaringan kabel ditempatkan pada tiang yang sama sehingga jumlah tiang di sepanjang jalan dapat dikurangi dan tidak lagi memenuhi ruang publik.
“Saat penataan RW kumuh berjalan, jaringan kabel juga harus dibenahi. Jangan sampai kesempatan ini terlewat,” tandasnya.
Pantas berharap Pemprov DKI segera menerjemahkan regulasi mengenai jaringan utilitas menjadi langkah konkret di lapangan. Ia menegaskan, penataan kabel bukan semata-mata untuk mempercantik wajah Jakarta, melainkan bagian dari pembangunan infrastruktur perkotaan yang aman, tertib, dan berkelanjutan.
- DPRD DKI Jakarta
- Kabel Semrawut
- Jaringan Utilitas
- Penataan Kabel
- Penataan Infrastruktur
- penataan kabel udara
- sjut jakarta
Redaktur: Aloysius Widiyatmaka
Penulis: Paundra Zakirulloh
Berita Terkait:
-
BSU 2026 Segera Cair! Airlangga Sebut Penyalurannya Diharapkan lewat Tranfer Rekening
-
APBN Butuh Rp590 Triliun dalam Dua Bulan, Pemerintah Kejar Target Pendapatan Negara
-
Cegah Rabies dan Tekan Populasi Hewan! Jakarta Sterilisasi Massal Kucing Liar, DPRD Usul BPJS Hewan
-
Prototipe Chip Merah Putih untuk E-Paspor Kolaborasi PERURI dan ITB Diluncurkan, Upaya Dorong Kedaulatan Digital RI
-
RI Kalah Cepat dari Vietnam dalam Pengembangan PLTS
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.