Target Swasembada Pangan Tanpa Impor, DPR Soroti Kunci Keberhasilan

Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A Rozak mendukung langkah pemerintah memperkuat fondasi swasembada pangan melalui berbagai kebijakan pertanian yang disusun berdasarkan target pembangunan nasional.

Menurut dia, pemerintah telah menetapkan target-target strategis untuk mewujudkan swasembada pangan, termasuk mempertahankan capaian tersebut dengan memperkuat berbagai sektor pendukung pertanian.

"Waktu di 2025 itu ada target-target, apalagi tekadnya adalah tidak ada impor lagi, tekadnya adalah swasembada, mempertahankan swasembada. Nah, itu yang ngitung pemerintah, kemudian hasil perhitungan itu diterjemahkan dalam bentuk target-target," katanya dalam Forum Diskusi Pertanian bertajuk "Dua Tahun Transformasi Pertanian Era Presiden Prabowo" di Jakarta, Rabu (21/10).

Ia mengatakan target pembangunan pertanian tersebut disusun melalui perhitungan pemerintah dan diterjemahkan dalam berbagai program yang diarahkan untuk meningkatkan produksi pangan nasional secara berkelanjutan.

Menurut dia, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam memperkuat fondasi swasembada pangan mulai perbaikan irigasi, penyediaan benih, dan pemenuhan sarana produksi pertanian nasional patut diapresiasi.

Pemerintah menetapkan target pembangunan pertanian berdasarkan kebutuhan nasional, termasuk meningkatkan luas tanam sebagai langkah memperbesar produksi pangan dalam negeri.

Ia mengatakan target luas tanam ditingkatkan dari sekitar 10 juta hektare pada 2024 menjadi lebih dari 11 juta hektare pada 2026 melalui berbagai program strategis pemerintah.

Hanan menilai peningkatan luas tanam didukung perbaikan jaringan irigasi yang dilakukan pemerintah sehingga lahan pertanian dapat memperoleh pasokan air secara lebih optimal.

Menurut dia, normalisasi irigasi hingga tingkat tersier memungkinkan lahan yang sebelumnya kurang produktif kembali dimanfaatkan untuk meningkatkan intensitas tanam dan hasil produksi.

"Kenapa kok bisa meningkat? Nah, ini karena ada program, ada kebijakan. Perbaikan irigasi misalnya ya, tadinya irigasinya tidak normal dinormalkan sampai level tersier. Nah, sehingga yang tadinya bisa tanam misalnya hanya 10 juta hektare, akibat ada perbaikan air irigasi bisa lebih meningkat lagi. Nah, seperti itu. Banyak kebijakan-kebijakan," ucapnya.

Dia menilai pemerintah telah hadir membiayai pembangunan infrastruktur pertanian yang tidak mungkin dilakukan petani secara mandiri, terutama pembangunan bendungan serta jaringan irigasi termasuk pemberian bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).

"Contoh terkait irigasi, Kementerian PU (Pekerjaan Umum) membangun mulai dari bendungan, primer, sekunder, tersier. Kementerian Pertanian juga ada urus tersier karena yang paling dekat dengan petani. Pemerintah hadir di situ, itu tidak mungkin dibiayai oleh petani," katanya.

Selain irigasi, pemerintah juga memastikan ketersediaan benih melalui dukungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan perbenihan agar kebutuhan petani dapat dipenuhi dengan harga yang terjangkau.

Menurutnya, pemerintah tidak mengambil alih kewajiban petani menyediakan benih, tetapi memastikan benih berkualitas mudah diperoleh sehingga kegiatan budidaya berjalan lebih optimal.