DPR Desak Evaluasi Sistem Pengawasan Dana Bencana

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania meminta untuk evaluasi pengadaan, pengendalian internal, dan pengawasan anggaran kebencanaan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dini mengatakan dugaan korupsi tersebut sangat disayangkan, terlebih jika berkaitan dengan penggunaan dana siap pakai yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak bencana. “Saya sangat menyayangkan adanya dugaan korupsi di lingkungan BNPB, terlebih jika benar berkaitan dengan penggunaan Dana Siap Pakai untuk penanggulangan bencana,” katanya di Jakarta, Rabu (14/10).

Menurut dia, penanganan dugaan korupsi tersebut tidak cukup hanya dengan menindak pihak-pihak yang nantinya terbukti bersalah, tetapi juga harus diikuti pembenahan sistem untuk mencegah penyimpangan serupa.

Dini menilai pengadaan barang dan jasa, mekanisme pengendalian internal, serta pengawasan penggunaan anggaran kebencanaan perlu dievaluasi agar celah penyalahgunaan dana dapat ditutup.

Ia mengingatkan bahwa masyarakat terdampak bencana sering kali berada dalam kondisi mendesak karena kehilangan tempat tinggal, harta benda, bahkan sumber penghidupan.

Dalam situasi tersebut, bantuan pemerintah harus dapat disalurkan secara cepat dan tepat kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dini mengatakan dana kebencanaan memang memerlukan mekanisme penggunaan yang cepat karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat.

Namun, menurut dia, kebutuhan untuk mempercepat penanganan bencana tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Ia mengingatkan agar masyarakat yang telah menjadi korban bencana tidak kembali dirugikan akibat dugaan penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk membantu mereka.

Usut Tuntas

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir berharap KPK mengusut secara tuntas dugaan korupsi di lingkungan BNPB setelah OTT terhadap sejumlah pihak.

Haedar mengatakan langkah KPK dalam menangani dugaan korupsi tersebut menjadi harapan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi yang lebih sistematis. “Apapun langkah KPK itu akan selalu menjadi harapan publik terhadap pemberantasan korupsi yang lebih sistematik yang mestinya kita harapkan,” katanya.

Diketahui, KPK menahan lima orang tersangka usai melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan di lingkungan BNPB pada Selasa (13/10), berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa hingga dana siap pakai kebencanaan.

Kelima orang itu keluar dari Gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu pukul 16.48 WIB. Mereka tampak mengenakan rompi tahanan komisi antirasuah berwarna jingga.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa penyidik telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. Kendati demikian, belum diketahui nama-nama tersangka dimaksud.

Dalam operasi itu, KPK menangkap 14 orang, termasuk Sekretaris Utama BNPB Rustian. Adapun 13 orang lainnya terdiri atas pejabat pembuat komitmen (PPK) pada BNPB dan pihak swasta. 

Rustian telah rampung menjalani pemeriksaan pada Rabu siang. Ia keluar dari gedung KPK tanpa mengenakan rompi ­tahanan.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut Bima Setyawan, adik sekaligus tenaga ahli Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto, sebagai salah satu tersangka hasil OTT di lingkungan BNPB. “Ya, terinformasi seperti itu,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Kabupaten Sleman, DIY, Rabu.

Setyo mengungkapkan dalam OTT tersebut KPK menyita barang bukti uang tunai sekitar 3,3 miliar rupiah. “Jumlahnya bukan 1,4 miliar rupiah, tetapi kurang lebih sekitar 3,3 miliar rupiah,” jelasnya.

Selain itu, ia mengatakan KPK menyita logam mulia sekitar ratusan gram hingga aset dalam bentuk kripto. “Ada dalam bentuk kripto, tetapi sedang kami dalami,” katanya. Ant/S-2