Indonesia Luncurkan CarbonNex di COP31, Hubungkan Proyek Karbon dengan Investor Global

Antalya, Turki - Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat meluncurkan platform Carbon Connection For Climate Next (CarbonNex) sebagai sarana memperkuat kerja sama karbon Indonesia dengan mitra internasional dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31 di Antalya, Turki, Selasa (10/11).

Peluncuran yang berlangsung di Paviliun Indonesia tersebut bertujuan mempertemukan pengusul proyek karbon di Indonesia dengan calon pembeli, investor, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan.

Jumhur mengatakan platform CarbonNex akan dibuka hingga penutupan COP31 pada 19 November 2026. Melalui platform tersebut, pemerintah berharap penjajakan kerja sama dapat berlanjut menjadi kesepakatan dan langkah konkret.

"Kami ingin pertemuan ini menghasilkan lebih dari sekadar penjajakan minat. Kami ingin para peserta memahami peluang yang ada, mengidentifikasi apa yang dibutuhkan, dan menyepakati langkah kerja yang diperlukan untuk melangkah maju," kata Jumhur.

CarbonNex juga dirancang untuk menindaklanjuti potensi kerja sama karbon yang sebelumnya dijajaki melalui Paviliun Indonesia pada COP30 di Belem, Brasil, pada 2025.

“Tahun ini, kami membawa upaya tersebut lebih jauh lagi. Kami ingin mempertemukan para pengusul proyek, pembeli, dan mitra, bukan sekadar untuk bertukar informasi, melainkan untuk menyepakati langkah-langkah konkret dan melaksanakannya lebih lanjut setelah COP berakhir,” ujarnya.

Ia menegaskan kerja sama karbon harus mendukung komitmen iklim sekaligus prioritas pembangunan nasional Indonesia, dengan tetap mengedepankan transparansi dan kredibilitas.

“Kredibilitas pasar karbon bergantung pada kredibilitas upaya mitigasi yang mendasarinya. Kita harus transparan mengenai apa yang dihasilkan, bagaimana verifikasinya, dan bagaimana pencatatannya,” katanya.

Jumhur menjelaskan Peta Jalan Perdagangan Karbon Nasional disusun untuk menjaga agar perdagangan karbon tetap sejalan dengan komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia. Peta jalan tersebut juga menjadi acuan dalam mengidentifikasi proyek dan unit karbon yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh otorisasi serta rekomendasi sektoral.

"Bagi kami, langkah-langkah pengamanan ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan kerja sama dapat berjalan dengan baik," katanya.

Selain melalui CarbonNex, pemerintah berupaya mempertemukan kebutuhan pendanaan iklim yang telah diidentifikasi dengan dukungan yang relevan melalui Indonesian Climate and Carbon Partnership (ICCP), baik dari mitra dalam maupun luar negeri.

“Pendekatan yang diambil haruslah praktis. Identifikasi kebutuhannya, tentukan kontribusi yang dapat diberikan oleh setiap mitra, dan sepakati langkah-langkah selanjutnya,” tutur Jumhur.

Dialog Bilateral

Di sela-sela konferensi, Jumhur juga mulai menggelar dialog bilateral dengan sejumlah negara, antara lain Australia, Swedia, dan Palau, pada hari kedua COP31, Selasa (10/11).

Ia mengatakan pertemuan pemerintah dengan pemerintah tersebut masih berada pada tahap awal pembahasan, sementara sejumlah pertemuan bilateral telah dilakukan untuk menjajaki peluang kerja sama.

“Yang pertemuan pemerintah dengan pemerintah, negosiasi-negosiasi, sekarang masih preambul lah begitu, dan itu udah banyak. Pertemuan-pertemuan bilateral meeting udah dilakukan dengan Australia, dengan Swedia barusan," kata Jumhur.

Selain Palau, pemerintah Indonesia juga menjajaki komunikasi dengan negara-negara lain di kawasan Kepulauan Pasifik. Pembahasan tersebut mencakup kemungkinan kolaborasi untuk membantu negara-negara kepulauan menghadapi dampak perubahan iklim.

“Kalau dengan Palau misalnya, tadi kan kepulauan negara-negara Pasifik ya. Itu kan negara-negara yang kepulauan kecil. Dia perlu mitigasi problemnya banyak, sehingga kita bisa berkontribusi apa kepada mereka,” ujarnya.

Menurut Jumhur, peningkatan emisi karbon berkontribusi terhadap kenaikan suhu bumi dan permukaan air laut. Kondisi tersebut meningkatkan ancaman bagi negara-negara kepulauan kecil yang menghadapi risiko wilayahnya terendam atau tenggelam akibat kenaikan muka air laut.

Karena itu, ia menilai kerja sama mitigasi dan penanganan dampak perubahan iklim perlu diperkuat, terutama untuk membantu negara-negara kepulauan yang rentan terhadap kenaikan permukaan laut.