Data yang Tidak Akurat Kaburkan Besarnya Kerusakan Lingkungan dan Ekonomi
Kamis, 15 Okt 2026, 03:15 WIB | Oleh: Tim RedaksiPada kesempatan terpisah, Direktur Masyarakat Ekonomi Politik Indonesia (MEPI), Iyuk Wahyudi, menilai persoalan karhutla tidak dapat dilihat semata-mata sebagai perbedaan metode penghitungan. Menurut dia, penyajian data yang tidak utuh berisiko menimbulkan kesan bahwa pemerintah telah berhasil mengendalikan keadaan, sementara kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat masih terus terakumulasi.
Dalam perspektif ekonomi politik, Iyuk menyoroti struktur penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang memungkinkan keuntungan ekonomi dinikmati pihak tertentu, sedangkan sebagian biaya kerusakannya harus ditanggung masyarakat luas.
Kebakaran, katanya tidak hanya menghilangkan tutupan hutan dan merusak ekosistem, tetapi juga mengancam sumber penghidupan warga. Gangguan kualitas udara dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan, sedangkan terganggunya transportasi dan aktivitas usaha berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi tambahan.
Situasi tersebut menunjukkan pentingnya memperhitungkan biaya lingkungan dalam kegiatan ekonomi. Ketika keuntungan dari pemanfaatan lahan dinikmati secara privat, tetapi biaya pemadaman, pemulihan ekosistem, dan penanganan dampak kesehatan dibebankan kepada publik, negara dan masyarakat pada akhirnya harus menanggung konsekuensi dari kerusakan tersebut.
Iyuk menilai pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan tata guna lahan, memperkuat pengawasan terhadap pemegang konsesi, dan menegakkan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran. Penanganan yang hanya mengandalkan operasi pemadaman dinilai tidak cukup apabila faktor-faktor yang mendorong pembukaan dan pengelolaan lahan secara merusak tidak dibenahi.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!