Biaya Logistik RI Masih Tinggi, Target Penurunan Jadi Ujian Pemerintah

JAKARTA – Pemerintah menargetkan biaya logistik nasional turun secara bertahap dari 12,5 persen menjadi 8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2045 dibanding 14,29 persen pada 2022.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menugaskan dirinya untuk mengoordinasikan penguatan ekosistem logistik nasional guna menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi.

Arahan tersebut ditindaklanjuti lewat penerbitan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional yang diundangkan pada 16 Juli 2026.

“Arahan Presiden sangat jelas, bahwa penguatan ekosistem logistik nasional menjadi kunci untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi. Untuk itu, Presiden menugaskan saya melalui Kemenko Perekonomian untuk mengoordinasikan percepatan transformasi logistik nasional melalui Perpres 41/2026,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (15/10).

Selain target pada 2029, pemerintah menargetkan biaya logistik nasional bisa ditekan lagi menjadi 8 persen terhadap PDB pada 2045.

Untuk mencapai sasaran tersebut, Perpres Nomor 41 Tahun 2026 memuat tiga strategi utama, yakni penguatan infrastruktur konektivitas, layanan backbone, dan sarana penunjang logistik; penguatan integrasi dan digitalisasi logistik; serta peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM) dan penyedia jasa logistik.

Salah satu langkah yang ditempuh yakni memperkuat platform National Logistics Ecosystem (NLE) melalui digitalisasi layanan secara menyeluruh.

Airlangga menyebut NLE selama ini telah memberikan dampak berupa pengurangan biaya logistik hingga 17 persen dan pemangkasan waktu layanan hingga 73 persen.

Ke depan, digitalisasi NLE akan diperluas dari layanan perizinan yang berfokus pada hubungan antarpelaku usaha dengan pemerintah (business to government/ B2G) dan antarpemerintah (government to government/ G2G).

Pemerintah juga mendorong pengembangan pelabuhan darat (dry port), termasuk di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), untuk mengurangi beban truk di jalan raya sekaligus mendekatkan layanan kepabeanan ke kawasan industri.

Selain itu, integrasi angkutan jalan, kereta api, dan transportasi laut melalui sistem transportasi multimoda menjadi prioritas untuk meningkatkan efisiensi distribusi barang dan mengurangi ketergantungan berlebihan pada angkutan jalan.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah mendorong pemanfaatan Kredit Industri Padat Karya (KIPK) untuk mendukung peremajaan armada truk yang semakin tua.

Lebih lanjut, melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2026, sektor transportasi dan penyimpanan dapat mengakses program KIPK sehingga pelaku usaha angkutan truk memperoleh dukungan pembiayaan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan.

Pemerintah turut memperkuat kapasitas SDM logistik melalui pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan kapasitas penyedia jasa logistik agar mampu beradaptasi dengan pemanfaatan teknologi digital.