Rupiah Masih Rentan - 14 Oktober 2026

JAKARTA – Rupiah masih dibayangi tekanan eksternal pada perdagangan tengah pe­kan, terutama akibat ketidak­pastian geopolitik dan per­kembangan ekonomi Amerika Serikat (AS).

Eskalasi konflik global berpotensi mendorong kembali lonjakan harga minyak dunia, sementara data inflasi AS berpotensi meningkat se­hingga membuka ruang bank sentral setempat (The Fed) me­naikkan suku bunga acuannya.

Analis mata uang sekaligus Direktur PT Traze Andalan Fu­tures, Ibrahim Assuabi melihat rupiah kembali melemah men­jelang rilis data inflasi AS, yaitu Indeks Harga Konsumen (CPI) dan Indeks Harga Produsen (PPI) yang masing-masing di­jadwalkan pada Rabu dan Ka­mis pekan ini waktu setempat.

Konsensus pasar memproyek­sikan CPI AS pada September naik menjadi 0,6 persen secara bulanan (mtm), meningkat dari 0,4 persen pada Agustus.

Karenanya, Ibrahim mem­proyeksikan kurs rupiah terha­dap dollar AS dalam perdagang­an di pasar uang antarbank, Rabu (14/10), bergerak fluktua­tif dengan kecenderungan me­lemah di kisaran 17.900 - 17.950 rupiah per dollar AS.

Sebelumnya, nilai tukar ru­piah terhadap dollar AS pada penutupan perdagangan Selasa (13/10), bergerak menguat 13 poin atau 0,07 persen dari sehari sebelumnya menjadi 17.900 ru­piah per dollar AS.

“Penguatan kurs rupiah dipengaruhi penca­butan sanksi AS terhadap bahan bakar minyak (BBM) milik Rus­sia,” ujar Ibrahim di Jakarta.

Dia menambahkan Presi­den AS Donald Trump menya­takan bahwa Russia sepakat memasok solar ke pasar global, dan pemerintahannya untuk sementara mencabut sanksi AS terhadap bahan bakar Russia, sanksi yang sebelumnya dite­rapkan untuk memutus aliran pendapatan bagi Moskow guna membiayai perang di Ukraina.

Pasokan tambahan ini dini­lai dapat membantu mereda­kan ketatnya pasokan di pasar bahan bakar global, sekaligus mengurangi kekhawatiran pa­sokan yang belakangan ini tu­rut menopang harga minyak mentah.

Namun, lanjutnya, terdapat keraguan besar ter­kait “gencatan senjata energi” antara Rusia dan Ukraina ter­sebut, terutama mengingat adanya laporan bahwa Rusia telah menyerang infrastruktur energi Ukraina pasca Trump mengumumkan kesepakatan itu