Hentikan Kebocoran, Audit BUMN Boncos Tak Bisa Ditunda
Kamis, 29 Okt 2026, 00:00 WIBJAKARTA – Pengungkapan Danantara menunjukkan persoalan struktural dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mulai dari rendahnya efisiensi hingga ketimpangan kontribusi terhadap penerimaan negara.
Ketika 52 persen dari 1.074 perusahaan merugi 23 triliun rupiah per tahun dan 97 persen dividen hanya ditopang delapan perusahaan, efektivitas pengelolaan aset negara patut dipertanyakan.
Kondisi ini menegaskan bahwa konsolidasi BUMN tidak cukup sebatas penggabungan perusahaan, tetapi harus disertai pembenahan tata kelola, evaluasi anak-cucu usaha, dan penghentian pemborosan.
Hal itu dimaksudkan agar BUMN benar-benar menjadi sumber nilai tambah bagi negara, bukan beban fiskal.
Pengamat kebijakan publik FITRA, Badiul Hadi menilai kerugian lebih dari separuh perusahaan dalam ekosistem BUMN menjadi alarm serius bagi tata kelola kekayaan negara.
“Penyelesaiannya tidak cukup melalui penutupan perusahaan dan peningkatan setoran dividen, tetapi harus disertai transparansi penyebab kerugian, evaluasi direksi dan komisaris, serta pertanggungjawaban setiap keputusan restrukturisasi,” jelasnya di Jakarta, Rabu (28/10).
Badiul mendorong Danantara membuktikan penghematan melalui audit independen, mengungkap risiko fiskal BUMN, dan menjelaskan dampak restrukturisasi terhadap pelayanan publik.
Dia juga menekankan pentingnya mengakhiri impunitas, memperjelas tanggung jawab direksi, komisaris, pemegang saham, dan regulator, serta memastikan setiap kerugian ditindaklanjuti secara tepat.
Selain itu, DPR dan pemerintah diminta memperkuat akuntabilitas fiskal dengan membuka hubungan Danantara, pemerintah, APBN, dan perusahaan negara, termasuk dukungan berupa penyertaan modal, subsidi, kompensasi penugasan, jaminan pemerintah, serta potensi kewajiban kontinjensi.
“Keberhasilan reformasi BUMN harus diukur dari kualitas pengelolaan kekayaan negara dan manfaatnya bagi masyarakat, bukan semata-mata jumlah perusahaan yang ditutup atau besarnya dividen yang disetorkan,” jelasnya.
Sebelumnya, Danantara melaporkan sebanyak 52 persen dari 1.074 BUMN yang dikelolanya dalam kondisi merugi.
Total kerugian mencapai 20 triliun rupiah atau sekitar 1,5 miliar dollar AS per tahun.
Kondisi tersebut menjadi alasan Danantara mendorong konsolidasi dan restrukturisasi besar-besaran.
Pembenahan Serius
Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip), Esther Sri Astuti menilai banyak BUMN membutuhkan pembenahan serius karena menghadapi tekanan keuangan, penumpukan utang, inefisiensi, pergantian manajemen yang dipengaruhi kepentingan politik, serta lemahnya tata kelola.
Sektor konstruksi dan farmasi termasuk yang masih menghadapi tekanan likuiditas dan masalah keuangan berat, sementara sektor perbankan, energi, pertambangan, manufaktur, logistik, dan perkebunan relatif mampu mencetak laba besar.
Pemerintah menutup 290 BUMN beserta anak dan cucu usahanya per Agustus 2026, yang diklaim menghemat anggaran hingga 50 triliun rupiah per tahun dari pengeluaran tidak produktif.
Esther juga mengingatkan besarnya utang BUMN berpotensi menimbulkan risiko fiskal dan mengancam keberlanjutan keuangan negara.
Untuk memperbaiki kinerja BUMN, Esther mengusulkan tujuh strategi, yakni holdingisasi berdasarkan jenis usaha, penerapan manajemen profesional, pemisahan pengelolaan dari kepentingan politik, transformasi digital, penyaluran Penyertaan Modal Negara (PMN) secara selektif, penguatan orientasi profitabilitas, serta pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk efisiensi operasional dan pengawasan.
“Restrukturisasi perlu diarahkan pada peningkatan kinerja, transparansi, daya saing, dan kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara,” ujarnya.
Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan ketimpangan kontribusi dividen BUMN, dengan 97 persen dividen hanya berasal dari delapan perusahaan.
Sementara itu, 52 persen dari total 1.074 perusahaan BUMN mengalami kerugian sekitar 20 triliun rupiah.
Danantara berencana menata ulang portofolio BUMN untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan.
Inefisiensi transaksi berlapis antarperusahaan diperkirakan menimbulkan kerugian 2 miliar dollar AS per tahun, sedangkan penutupan perusahaan yang merugi dan tidak efisien berpotensi menghemat 3,5 miliar dollar AS per tahun.
Selain itu, Danantara menghadapi persoalan akumulasi utang yang tidak terkelola dan lebih dari 1.000 kewajiban antarperusahaan (inter-company liabilities), yang menyebabkan perusahaan dalam satu kelompok usaha saling memiliki tagihan.
Berita Terkait:
-
Dinilai Gagal Jaga Keamanan, Panpel Persita Kena Denda Rp40 Juta Buntut Kericuhan
-
Kemendag Dorong Mahasiswa Jadi Eksportir Muda
-
Mourinho Nilai Tak Adil Membandingkan Real Madrid dengan Barcelona
-
DIY Perkuat Deteksi Dini Kesehatan Jiwa hingga Tingkat Puskesmas
-
Bikin Boncos Negara, Danantara Bakal Tutup 750 BUMN Hingga Akhir Tahun Ini
-
IHC RS PELNI Raih Danantara CX100 2026, Perkuat Layanan Kesehatan Berorientasi Pasien
-
Suplai Air Baku Banjarbakula Kembali Normal, Perbaikan Pipa Bocor Tuntas.
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.