Hentikan Kebocoran, Audit BUMN Boncos Tak Bisa Ditunda

JAKARTA – Pengung­kapan Danantara me­nunjukkan persoalan struktural dalam penge­lolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mulai dari rendahnya efisiensi hingga ketimpangan kontribusi terhadap penerima­an negara.

Ketika 52 persen dari 1.074 perusahaan merugi 23 triliun rupiah per tahun dan 97 persen dividen hanya ditopang delapan perusahaan, efektivitas pengelolaan aset ne­gara patut dipertanyakan.

Kondisi ini menegaskan bahwa konsolidasi BUMN tidak cukup sebatas penggabungan perusahaan, tetapi harus di­sertai pembenahan tata kelola, evaluasi anak-cucu usaha, dan penghentian pemborosan.

Hal itu dimaksudkan agar BUMN benar-benar menjadi sumber nilai tambah bagi negara, bu­kan beban fiskal.

Pengamat kebijakan pub­lik FITRA, Badiul Hadi menilai kerugian lebih dari separuh perusahaan dalam ekosistem BUMN menjadi alarm serius bagi tata kelola kekayaan ne­gara.

“Penyelesaiannya tidak cukup melalui penutupan per­usahaan dan peningkatan se­toran dividen, tetapi harus di­sertai transparansi penyebab kerugian, evaluasi direksi dan komisaris, serta pertanggung­jawaban setiap keputusan re­strukturisasi,” jelasnya di Jakar­ta, Rabu (28/10).

Badiul mendorong Danan­tara membuktikan penghe­matan melalui audit indepen­den, mengungkap risiko fiskal BUMN, dan menjelaskan dam­pak restrukturisasi terhadap pelayanan publik.

Dia juga me­nekankan pentingnya meng­akhiri impunitas, memperjelas tanggung jawab direksi, komi­saris, pemegang saham, dan regulator, serta memastikan setiap kerugian ditindaklanjuti secara tepat.

Selain itu, DPR dan peme­rintah diminta memperkuat akuntabilitas fiskal dengan membuka hubungan Danan­tara, pemerintah, APBN, dan perusahaan negara, termasuk dukungan berupa penyertaan modal, subsidi, kompensasi penugasan, jaminan pemerin­tah, serta potensi kewajiban kontinjensi.

“Keberhasilan reformasi BUMN harus diukur dari kua­litas pengelolaan kekayaan ne­gara dan manfaatnya bagi ma­syarakat, bukan semata-mata jumlah perusahaan yang ditu­tup atau besarnya dividen yang disetorkan,” jelasnya.

Sebelumnya, Danantara melaporkan sebanyak 52 per­sen dari 1.074 BUMN yang dikelolanya dalam kondisi me­rugi.

Total kerugian mencapai 20 triliun rupiah atau sekitar 1,5 miliar dollar AS per tahun.

Kondisi tersebut menjadi alas­an Danantara mendorong kon­solidasi dan restrukturisasi be­sar-besaran.

Pembenahan Serius

Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dipo­negoro (Undip), Esther Sri Astuti menilai banyak BUMN membutuhkan pembenahan serius karena menghadapi te­kanan keuangan, penumpukan utang, inefisiensi, pergantian manajemen yang dipengaruhi kepentingan politik, serta le­mahnya tata kelola.

Sektor kon­struksi dan farmasi termasuk yang masih menghadapi te­kanan likuiditas dan masalah keuangan berat, sementara sek­tor perbankan, energi, pertambangan, manu­faktur, logistik, dan per­kebunan relatif mampu mencetak laba besar.

Pemerintah me­nutup 290 BUMN be­serta anak dan cucu usahanya per Agustus 2026, yang diklaim menghemat anggaran hingga 50 triliun rupiah per tahun dari pengeluaran tidak produktif.

Esther juga mengingatkan besarnya utang BUMN berpo­tensi menimbulkan risiko fiskal dan mengancam keberlanjutan keuangan negara.

Untuk mem­perbaiki kinerja BUMN, Esther mengusulkan tujuh strategi, yakni holdingisasi berdasarkan jenis usaha, penerapan mana­jemen profesional, pemisahan pengelolaan dari kepentingan politik, transformasi digital, pe­nyaluran Penyertaan Modal Ne­gara (PMN) secara selektif, pe­nguatan orientasi profitabilitas, serta pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk efisiensi ope­rasional dan pengawasan.

“Restrukturisasi perlu di­arahkan pada peningkatan ki­nerja, transparansi, daya saing, dan kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara,” ujarnya.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Os­karia, mengungkapkan ke­timpangan kontribusi dividen BUMN, dengan 97 persen divi­den hanya berasal dari delapan perusahaan.

Sementara itu, 52 persen dari total 1.074 perusa­haan BUMN mengalami keru­gian sekitar 20 triliun rupiah.

Danantara berencana menata ulang portofolio BUMN untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan.

Inefisi­ensi transaksi berlapis antarp­erusahaan diperkirakan me­nimbulkan kerugian 2 miliar dollar AS per tahun, sedangkan penutupan perusahaan yang merugi dan tidak efisien ber­potensi menghemat 3,5 miliar dollar AS per tahun.

Selain itu, Danantara meng­hadapi persoalan akumulasi utang yang tidak terkelola dan lebih dari 1.000 kewajiban an­tarperusahaan (inter-company liabilities), yang menyebabkan perusahaan dalam satu ke­lompok usaha saling memiliki tagihan.