Potensi Syariah RI Menggiurkan, BI Pacu Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti memandang Indonesia memiliki peluang besar untuk semakin mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah (eksyar) seiring besarnya populasi muslim serta relevansi nilai-nilai universal syariah bagi masyarakat global.

Dalam laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2025/2026, Indonesia bertahan di peringkat keempat dunia. Meski pencapaian tersebut patut diapresiasi, Destry menilai Indonesia dinilai tidak boleh berpuas diri dan perlu terus memperkuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

“Dengan kita melihat skala yang lebih besar, maka peluang dari pengembangan ekonomi keuangan syariah ini akan sangat tinggi sekali. Jadi bukan hanya di negara yang berbasis masyarakat muslim, tapi juga negara-negara lain yang mungkin muslimnya terbatas,” kata Destry dalam pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026 di Jakarta, Rabu (14/10).

Menurutnya, ekonomi dan keuangan syariah memiliki nilai-nilai universal yang dapat diterapkan secara lebih luas, termasuk di negara-negara dengan populasi muslim relatif kecil. Nilai-nilai tersebut meliputi inklusivitas, keberlanjutan (sustainability), dan keadilan (fairness).

Dari sisi inklusivitas, jelas Destry, ekonomi syariah mendorong pembangunan yang tidak meninggalkan kelompok masyarakat mana pun, termasuk dalam hal akses terhadap layanan keuangan. Sementara itu, prinsip keberlanjutan menekankan pentingnya menjaga alam sebagai ciptaan Tuhan.

Adapun prinsip keadilan menekankan bahwa hasil pembangunan harus dapat dirasakan secara adil oleh berbagai kelompok masyarakat, bukan hanya golongan tertentu.

Destry memandang, nilai-nilai tersebut semakin relevan untuk diterapkan dalam berbagai model bisnis, termasuk bisnis konvensional.

Ia mencontohkan bahwa di kawasan ASEAN, perhatian terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah juga semakin meluas. Selain Malaysia, Destry menyebut Filipina dan Thailand kini turut mengembangkan sektor tersebut, terutama keuangan syariah secara agresif.

“Ini tentu menjadi PR buat kita, karena kita sudah mempunyai basis yang kuat, tinggal bagaimana kita untuk bisa mendorong ke depan,” kata dia.

Dari sisi ekonomi syariah, merujuk catatan Kemenko Bidang Perekonomian, rantai nilai halal di dalam negeri tumbuh 5,5 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Pertumbuhan tersebut melampaui pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara itu, dari sisi keuangan syariah, penerbitan green sukuk Indonesia sejak 2018 mencapai 7,7 miliar dolar AS di pasar global dan Rp108,9 triliun di pasar domestik per Juni 2026.

Meski nilai penerbitan green sukuk di pasar domestik terbilang besar, Destry menilai porsinya masih relatif kecil dibandingkan dengan total penerbitan obligasi pemerintah. Kondisi ini menunjukkan masih terbukanya ruang untuk mengembangkan pasar keuangan syariah di Indonesia.

Destry juga menyoroti tingginya minat investor dari negara-negara nonmuslim terhadap instrumen tersebut, termasuk dari Amerika Serikat dan Eropa.

Menurutnya, minat tersebut antara lain didorong oleh karakteristik green sukuk yang mendukung pembiayaan berkelanjutan.

Selain itu, produk keuangan syariah dinilai memiliki daya tarik karena didukung aset dasar (underlying asset), sehingga berpotensi menawarkan stabilitas relatif bagi investor.

Melihat peluang tersebut, ia turut mendorong para pemangku kepentingan untuk memperluas variasi produk keuangan syariah guna memenuhi permintaan pasar yang dinilai masih kuat.