Ribuan Orang Berunjuk Rasa di New Delhi

Selasa, 13 Okt 2026, 02:45 WIB

NEW DELHI – Ribuan demonstran berunjuk rasa di New Delhi pada Senin (12/10) menuntut pengunduran diri kepala pemilihan India atas dugaan pelanggaran selama revisi daftar pemilih, sebuah konfrontasi terbaru dengan pihak berwenang di ibu kota yang dijaga ketat ini.

Partai-partai oposisi dan pendukung gerakan protes Partai Janta Kecoak yang dipimpin kaum muda telah turun ke jalan dalam beberapa hari terakhir, menentang pengamanan ketat untuk menuntut penghentian proses revisi dan pengunduran diri ketua komisi pemilihan.

Ket. Foto: Seorang demonstran meneriakkan slogan yang menuntut pengunduran diri kepala pemilihan India, Gyanesh Kumar, dalam aksi unjuk rasa di New Delhi pada Senin  (12/10). Ribuan demonstran memenuhi New Delhi untuk memprotes revisi daftar pemilih yang tidak adil. — Sumber: AFP/MANAN VATSYAYANA

"Anda bisa lihat betapa besarnya kerumunan ini," kata seorang demonstran bernama Abhay Aryan, 28 tahun, kepada AFP saat massa bergerak menuju Mahkamah Agung sambil meneriakkan slogan dan melambaikan plakat bertuliskan “Pemerintah harus mendengarkan suara rakyat”.

Para kritikus mengatakan bahwa revisi besar-besaran daftar pemilih dapat menguntungkan Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi, sebuah partai nasionalis Hindu.

Komisi Pemilihan India, yang mengawasi proses pemungutan suara di negara terpadat di dunia, telah membantah melakukan kesalahan.

Seorang demonstran yang menyebut namanya sebagai Mehvaish mengatakan bahwa dia tidak lagi dapat mentolerir ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintahan Modi. "Kami menginginkan penggulingan pemerintahan ini (karena) semua ketidakadilan yang telah kami derita dalam 12-13 tahun terakhir," kata dia. "Sekarang, jika mereka mencabut hak pilih kita, lalu apa yang tersisa bagi kita?" imbuh dia.

Para pembela hak asasi manusia dan kritikus mengatakan bahwa pemerintahan Modi telah mengikis kebebasan demokrasi selama lebih dari satu dekade berkuasa, dengan menekan jurnalis, kelompok masyarakat sipil, dan lawan politik, namun semua tuduhan itu ditolak oleh pemerintah.

Pihak berwenang mengerahkan ribuan personel keamanan di seluruh pusat kota Delhi untuk hari ketiga berturut-turut, mendirikan barikade logam berat dan menutup stasiun metro utama.

"Orang-orang dihalangi untuk sampai ke Delhi," kata pemimpin oposisi Rahul Gandhi dalam konferensi pers pada Senin. "Delhi telah dijadikan benteng. Ada polisi di mana-mana," imbuh dia seraya menuduh PM Modi telah melindungi komisioner pemilihan, Gyanesh Kumar.

Dilaporkan bahwa ratusan barikade logam berwarna kuning telah dipasang di jalan-jalan menuju pusat kota Delhi, sementara enam stasiun metro utama tetap ditutup.

Perhatian publik juga beralih ke respons polisi, setelah akhir pekan yang kacau di mana ribuan demonstran termasuk penyelenggara ditahan, menurut laporan media lokal.

Sebagian besar dari mereka yang ditahan, termasuk tiga pemimpin utama gerakan kecoak yang kemudian dibebaskan.

Tokoh-tokoh oposisi menuduh pihak berwenang berupaya menekan perbedaan pendapat melalui penahanan massal.

Serangan Demokrasi

Anggota parlemen John Brittas dari Partai Komunis India (Marxis) menuduh dirinya telah diperlakukan kasar, diseret, dan diserang oleh polisi selama aksi demonstrasi pada Minggu (11/10).

"Ini bukan sekadar serangan terhadap seorang anggota parlemen. Ini adalah serangan terhadap kebebasan demokrasi dan supremasi hukum," kata Brittas.

Beberapa jurnalis yang meliput aksi protes tersebut mengatakan bahwa mereka juga ditahan meskipun telah memperlihatkan kartu pers mereka dengan jelas.

Kelompok pembela hak media, Reporters Without Borders (RSF), mengatakan setidaknya 16 jurnalis ditahan selama aksi protes akhir pekan, dan menyebut tindakan polisi tersebut tidak dapat diterima.

Aksi protes tersebut telah menjadi tantangan politik besar bagi PM Modi karena telah menyatukan partai-partai oposisi, kelompok mahasiswa, dan aktivis yang marah atas revisi daftar pemilih. Menurut laporan media, revisi daftar pemilih mengakibatkan lebih dari 133 juta nama dihapus dari daftar pemilih. Otoritas pemilihan mengatakan langkah tersebut bertujuan untuk menghilangkan data ganda, data dari orang yang meninggal, dan data palsu.

Para pemimpin Partai Janta Kecoak yang memiliki jutaan pengikut di media sosial, telah berjanji untuk melanjutkan protes mereka sampai Kumar mengundurkan diri. AFP/I-1

  • new delhi
  • Aksi Demonstrasi

Redaktur: Ilham Sudrajat

Penulis: AFP

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.