Menteri Trenggono Ketuk Palu, Ekspor Benih Lobster Disetop Selamanya

Capaian yang diumumkan pada September 2026 tersebut menunjukkan peluang pemasaran lobster hasil pembesaran di dalam negeri ke pasar ekspor.

Di sisi lain, Trenggono menekankan bahwa penegakan hukum menjadi prioritas pemerintah untuk menghentikan penyelundupan BBL yang selama ini masih berlangsung.

"Penegakan hukum yang utama. Yang utama penegakan hukum dulu supaya yang ilegal-ilegal bisa disetop," ucapnya.

Penanganan tersebut diperkuat melalui Satgas P2BBL yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, dan aparat penegak hukum untuk mencegah serta memberantas pengeluaran benih lobster secara ilegal dari Indonesia.

Trenggono mengungkapkan pemerintah sebelumnya telah mencoba menjalin kerja sama bilateral dengan negara tetangga selama sekitar dua tahun. Namun, upaya tersebut belum berhasil menghentikan praktik penyelundupan benih lobster.

Mengenai kemungkinan kerja sama antarpemerintah atau government-to-government, ia menyatakan pemerintah terbuka untuk membahas mekanisme kerja sama yang legal apabila negara yang membutuhkan BBL mengajukan pembicaraan.

Meski demikian, Trenggono menegaskan negara tujuan tidak seharusnya terus menerima benih lobster yang dikeluarkan secara ilegal dari Indonesia.

Untuk saat ini, ia mengatakan pemerintah belum memprioritaskan komunikasi dengan negara tujuan karena ingin lebih dahulu memperkuat penanganan penyelundupan di dalam negeri.

"Kita sementara belum mau komunikasi, nanti saja. Kita fokus di dalam dulu deh," ujarnya.