PBB: 11,7 Juta Perempuan dan Anak di 28 Negara Terancam Kerawanan Pangan Akibat Perang

RAMALLAH - PBB memperingatkan, 11,7 juta perempuan dan anak perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz, yang memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencaharian.

Dalam analisis terbaru, UN Women mengatakan sekitar 22 juta orang lainnya berpotensi mengalami kerawanan pangan dalam skenario dampak moderat, di mana perempuan dan anak perempuan menyumbang 53 persen dari jumlah tersebut.

Mereka akan menambah sekitar 208 juta perempuan dan anak perempuan yang saat ini sudah mengalami kerawanan pangan atau kekurangan gizi di negara-negara yang tercakup dalam studi tersebut.

Wakil Direktur Eksekutif UN Women, Neradzayi Gumbonzvanda, mengatakan negara-negara dengan populasi terbesar memiliki jumlah perempuan dan anak perempuan terbanyak yang berisiko menghadapi kerawanan pangan.

Sementara itu, negara-negara seperti Sudan, Sudan Selatan, Yaman, Palestina, dan Haiti menghadapi tingkat risiko tinggi akibat dampak yang saling timpang tindih dari konflik, pengungsian, dan kerentanan ekonomi.

Gumbonzvanda menekankan bahwa perempuan dan anak perempuan kerap menanggung beban terberat selama krisis pangan. Mereka mengurangi jatah makanan atau bahkan tidak makan demi memenuhi kebutuhan anggota keluarga lainnya sambil terus menghadapi kesenjangan dalam hal pekerjaan, akses layanan keuangan, dan sumber daya ekonomi.

Badan PBB itu menyerukan penanggulangan terpadu yang meliputi penguatan bantuan pangan dan tunai, program perlindungan dan mata pencaharian, serta dukungan pertanian, penyaluran sumber daya ke wilayah-wilayah yang paling rentan dan peningkatan pengumpulan data mengenai kondisi perempuan dan anak perempuan guna mengidentifikasi kelompok yang paling terdampak.

Gumbonzvanda menegaskan bahwa penanganan krisis ini tidak hanya membutuhkan upaya kemanusiaan, tetapi juga perdamaian dan keamanan, de-eskalasi, dan juga dukungan bagi solusi diplomatik yang mampu mendorong stabilitas di tingkat regional maupun global.