Menperin Sarmuji Tegaskan, Izin Impor Tanpa Batasan Bikin Industri Dalam Negeri Sulit Bertahan

JAKARTA –Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyoroti kebijakan impor yang terbuka tanpa batasan. Ia menegaskan kebijakan tersebut akan membuat pelaku industri nasional semakin sulit bertahan jika tidak mempertimbangkan kapasitas produksi dalam negeri.

"Misalnya, kalau izin impor terbuka sedemikian rupa tanpa ada pertimbangan untuk membatasi, sektor industri dalam negeri tentu akan sulit bertahan untuk jenis-jenis barang tertentu. Karena itu, kita membutuhkan kerja sama dengan banyak stakeholder," kata Sarmuji di Jakarta, Senin (5/10/2026).

Hal itu disampaikan usai pertemuan dan rapat internal dengan jajaran unit kerja di lingkungan Kemenperin. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya mendalami kondisi sekaligus memetakan persoalan sektor industri, termasuk dampaknya terhadap daya saing produk lokal.

Menperin menekankan Kemenperin harus mengambil peran yang semakin kuat sebagai akselerator pertumbuhan industri nasional. Jajaran Kemenperin didorong menghasilkan langkah strategis dan terobosan yang berdampak nyata, tidak hanya menjalankan tugas rutin.

"Keberadaan Kementerian Perindustrian harus menjadi faktor akseleratif terhadap industri-industri di bawah naungan Kemenperin. Kita harus membuat langkah-langkah besar di semua sektor supaya industri ini tumbuh makin cepat," ujarnya.

Menurut Sarmuji, langkah besar perlu dilakukan agar sektor industri memberikan kontribusi optimal terhadap perekonomian. Industri memiliki peran penting dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja dalam jumlah besar.

"Kalau pertumbuhan industrinya tidak tinggi, akan sulit mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Apalagi dalam penyerapan tenaga kerja, sektor industri mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar," tambahnya.

Ia meminta seluruh jajaran aktif mengidentifikasi persoalan yang menjadi penghambat pertumbuhan masing-masing subsektor industri. Pemetaan itu diperlukan sebagai landasan menentukan kebijakan dan program yang menjawab kebutuhan dunia usaha.

Dalam proses tersebut, Sarmuji membuka ruang komunikasi lebih luas di internal Kemenperin. Masukan tidak hanya dari pejabat eselon I, tetapi juga eselon II maupun jajaran lain yang memahami persoalan teknis di lapangan.

"Saya membuka ruang, seandainya ada masukan dari eselon II sekalipun, saya akan terima dengan baik, meskipun kita tetap menghargai hierarki birokrasi," tuturnya.

Menurutnya, keterbukaan informasi dari berbagai jenjang penting untuk memperoleh gambaran persoalan industri secara utuh.

"Menyerap informasi dari bawah dan memberikan akses informasi kepada saya itu juga sesuatu yang sangat penting. Barangkali ada informasi yang belum ter-cover di eselon I, tetapi bisa diberikan oleh jajaran di bawahnya. Begitu juga informasi dari luar, kami sangat terbuka untuk menerimanya," ungkapnya.

Selain memperkuat koordinasi internal, Sarmuji menegaskan pentingnya sinergi dengan kementerian/lembaga lain. Sebab sejumlah persoalan industri, terutama pengendalian impor dan perlindungan pasar domestik, tidak bisa diselesaikan Kemenperin sendiri.

"Hubungan Kementerian Perindustrian dengan stakeholder yang lain harus kita perkuat, karena banyak problem yang penyelesaiannya tidak berada di Kementerian Perindustrian saja. Ada yang berkaitan dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan kementerian atau lembaga lainnya," jelasnya.