Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Menaker Ungkap Aturan Dana Cadangan Pesangon Masih Disusun

17 Selasa, 17 Nov 2026, 19:55 WIB | Oleh:
Menaker Ungkap Aturan Dana Cadangan Pesangon Masih Disusun Menaker Ungkap Aturan Dana Cadangan Pesangon Masih Disusun Doc: Humas Kemnaker
Ket. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, aturan teknis mengenai Dana Cadangan Pesangon (DCP) masih dalam tahap penyusunan. Pemerintah belum menetapkan lembaga pengelola, besaran dana, maupun mekanisme penyimpanannya.

Yassierli menegaskan, informasi mengenai kewajiban perusahaan menyimpan dana pesangon di lembaga tertentu belum dapat dipastikan. Sebab, ketentuan teknis mengenai pengelolaan dana tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut.

“Tidak benar bahwa ada informasi harus di-store ke mana. Peraturan turunannya sedang disiapkan, jadi tunggu saja,” ujar Yassierli saat dikonfirmasi awak media di Gedung Vokasi Kemnaker, Selasa (17/11).

Ia menjelaskan, pembahasan aturan turunan tidak hanya mencakup lembaga yang akan menerima dan mengelola dana. Besaran dana yang perlu disiapkan perusahaan juga menjadi bagian dari pembahasan.

Menurut Yassierli, pemerintah ingin memastikan kebijakan tersebut memberikan perlindungan kepada pekerja tanpa membebani perusahaan. Ketentuan DCP dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 dimaksudkan untuk memberikan kepastian pembayaran pesangon ketika pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Semangatnya waktu disusun undang-undang ini bersama DPR adalah ingin memberikan kepastian kepada teman-teman buruh. Ketika nanti mereka di-PHK, sudah ada cadangan dana yang memang dialokasikan untuk pesangon,” kata dia.

Terkait lembaga pengelola DCP, Yassierli mengatakan pemerintah belum melakukan kajian secara terperinci. Penentuan lembaga tersebut akan dibahas dalam proses penyusunan peraturan turunan.

Ia menambahkan, penyusunan aturan akan melibatkan berbagai pihak melalui mekanisme meaningful participation atau partisipasi bermakna. Pemerintah juga akan berkonsultasi dengan DPR, Presiden, serta Menteri Koordinator terkait.

“Prosesnya pasti akan panjang. Nanti akan ada meaningful participation,” ujar dia.

“Kita tentu akan dengar dari semua pihak, juga konsultasi dengan DPR. Saya juga harus konsultasi dengan Pak Presiden dan Pak Menko,” imbuh Yassierli.

Menaker meminta masyarakat menunggu proses penyusunan aturan lebih lanjut. Ia menegaskan, ketentuan yang berlaku saat ini baru mengatur DCP dalam undang-undang dan belum merinci teknis pelaksanaannya. ils/I-1

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Dapat Tambahan Alokasi Gas, Menperin Sarmuji: Utilisasi Industri Melonjak, Target 85 Persen
    Langkah komprehensif Kemenperin untuk mengaudit struktur biaya gas ...
  • Mari Mencontoh Tindakan Para Bajingan
    Cuma di rejim ini para Bajingan difasilitasi untuk ...
  • Apa Alasan Gibran Mundur? Isi Surat Pengunduran Dirinya Kini Terungkap
    Sepertinya ini keputusan terbaik bagi bangsa ini ...
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
Advertisement
gulaku sidebar kotak
Advertisement
idbuild web detail
Luar Negeri
Jepang Bangun Jaringan Info...
Advertisement
idbuild detail berita
Advertisement
ASDP Dorong Percepatan Penanganan KMP Batumandi, 92 % Klaim Kendaraan Terbayar 

ASDP Dorong Percepatan Penanganan KMP Batumandi, 92 % Klaim Kendaraan Terbayar 

17 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +