Survei Segara: Fleksibilitas Jadi Alasan Utama Pekerja Memilih Ekonomi Gig

“Kalau sebuah model kerja diubah sehingga secara biaya dan kewajibannya menjadi sama atau mendekati hubungan kerja konvensional, tentu perusahaan akan menyesuaikan model operasinya, termasuk jumlah orang yang bisa mereka libatkan,” ujar Kadarusman.

Menurut dia, dampak regulasi perlu dinilai tidak hanya dari sisi perlindungan bagi orang yang sudah bekerja melalui platform, tetapi juga dari kemungkinan perubahan akses bagi masyarakat yang membutuhkan sumber penghasilan.

Platform digital selama ini menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang belum memperoleh pekerjaan formal atau membutuhkan pendapatan tambahan. Karena itu, perubahan terhadap model kemitraan perlu memperhitungkan kemungkinan dampaknya terhadap kesempatan memperoleh pekerjaan.

Meski demikian, besarnya dampak suatu kebijakan terhadap kesempatan kerja akan bergantung pada desain aturan, respons perusahaan, serta kondisi pasar. Perkiraan dampak tersebut perlu diuji melalui analisis yang memperhitungkan berbagai kemungkinan, bukan hanya perubahan biaya operasional.

Industri Menyoroti Kepastian Investasi

Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Budi Primawan, menyoroti pentingnya kepastian regulasi bagi investasi di sektor digital. Menurut dia, perubahan aturan yang memengaruhi struktur biaya atau model operasional perusahaan dapat menjadi salah satu pertimbangan investor ketika menentukan ekspansi bisnis.

Budi menyebut pendanaan perusahaan rintisan atau startup Indonesia mengalami penurunan tajam dibandingkan 2021. Mengutip Indonesia Startup Report, ia menyatakan pendanaan startup turun dari US355,7 juta pada 2025, atau sekitar 95 persen.

Ia juga menyebut sekitar 85–90 persen pendanaan startup Indonesia berasal dari luar negeri. Kondisi tersebut, menurut dia, membuat kepastian berusaha menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan investor.

“Investor tidak hanya membandingkan satu perusahaan dengan perusahaan lain. Mereka juga membandingkan Indonesia dengan Vietnam, Malaysia, Filipina, dan pasar lainnya di kawasan,” kata Budi.

Ia menambahkan, perubahan regulasi yang secara mendasar mengubah model usaha atau meningkatkan ketidakpastian dapat mendorong investor menghitung kembali rencana ekspansi mereka.

Budi juga mengacu pada data nilai transaksi bruto atau gross merchandise value (GMV) ekonomi digital di enam negara ASEAN. Menurut data yang disampaikannya, pangsa Indonesia terhadap total GMV kawasan turun dari sekitar 41 persen pada 2019 menjadi 33 persen pada 2025.

Dalam konteks tersebut, kepastian regulasi dinilai menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan untuk menjaga daya tarik investasi dan mendorong penciptaan lapangan kerja.

Siaran pers seminar tersebut juga mengutip estimasi mengenai besarnya tenaga kerja yang berpotensi terdampak apabila mitra platform disamakan dengan pekerja. Angkanya disebut mencapai sekitar 4,4 juta orang untuk pekerja penuh waktu dan sekitar 27 juta orang apabila pekerja paruh waktu turut diperhitungkan, dengan merujuk pada INDEF (2025) serta DFS Lab dan Rise Indonesia (2022).