Koalisi Pimpinan AS Akhiri Misi di Irak

BAGHDAD - Koalisi pimpinan Amerika Serikat (AS) yang dikerahkan di Irak lebih dari satu dekade lalu untuk memerangi kelompok jihadis, pada Rabu (30/9) menyatakan telah akhiri misinya, sebuah langkah yang disambut gembira oleh para pemimpin negara itu, tetapi yang dikhawatirkan sebagian pihak akan memperkuat faksi-faksi bersenjata pro-Iran.

Pasukan koalisi dikerahkan ke Irak dan Suriah pada tahun 2014 untuk memerangi kelompok ISIS, yang telah merebut sebagian besar wilayah, melakukan pembantaian, dan memaksa ribuan perempuan dan anak-anak menjadi budak. Kelompok tersebut dikalahkan di Irak pada tahun 2017 dan di Suriah pada tahun 2019, tetapi pasukan koalisi tetap tinggal untuk memerangi sisa-sisa kelompok tersebut.

Pada tahun 2024, AS dan Irak sepakat untuk mengakhiri misi koalisi tersebut dan pasukan mereka secara bertahap ditarik dari pangkalan-pangkalan di seluruh negeri, membatasi kehadiran mereka di wilayah otonom Kurdistan utara.

Pada Rabu, AS mengumumkan secara resmi berakhirnya misi tersebut.

"Hari ini, AS dan mitra koalisi kami secara resmi mengakhiri Operasi Inherent Resolve di Irak, sesuai dengan pernyataan bersama AS-Irak September 2024 dan kepentingan nasional AS," kata Pentagon dalam sebuah pernyataan, seraya menambahkan bahwa mereka akan terus memberikan pelatihan dan dukungan intelijen yang tepat sasaran kepada mitra mereka di Irak.

Koalisi pimpinan AS tidak mengalahkan ISIS sendirian. Para pejuang Peshmerga Kurdi memainkan peran penting dalam menghancurkan ISIS, begitu pula faksi-faksi Irak yang berpengaruh, termasuk kelompok-kelompok pro-Iran yang hingga kini belum melucuti senjata.

Pemerintah Irak, yang merayakan penarikan pasukan koalisi tersebut, percaya bahwa hal itu akan menghilangkan alasan yang selama ini digunakan faksi-faksi yang didukung Iran untuk mempertahankan persenjataan mereka.

Namun banyak warga Irak khawatir penarikan pasukan tersebut justru akan semakin memperkuat faksi-faksi pro-Iran dan menyeret negara itu lebih dalam ke dalam perang Timur Tengah.

Perdana Menteri Irak, Ali al-Zaidi, menyambut berakhirnya misi tersebut sebagai awal dari babak baru.

"Fase baru telah dimulai yang ditandai oleh kedaulatan Irak, kekuatan lembaga-lembaganya, kesiapan pasukannya, kesatuan pengambilan keputusan, dan kemitraan yang seimbang dengan teman-temannya," kata PM Zaidi.

Zaidi, yang berkuasa tahun ini dengan restu AS, sebelumnya telah berjanji untuk memperkuat monopoli negara atas persenjataan dan memastikan bahwa faksi-faksi bersenjata menyerahkan senjata mereka kepada negara.

Pemerintahnya awalnya menetapkan 30 September sebagai batas waktu bagi faksi-faksi untuk melucuti senjata, tetapi kemudian menarik kembali batas waktu tersebut karena pembicaraan terus berlanjut untuk mengatur kepemilikan senjata, sebuah isu yang telah memicu perpecahan dan diperkirakan akan membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan.

Karena beberapa kelompok berpengaruh menolak untuk melucuti senjata, para politisi senior telah turun tangan dan kini berharap dapat mencapai kesepakatan kompromi. Berbagai faksi telah mengajukan syarat yang mencakup tidak hanya penarikan pasukan asing, tetapi juga penghentian campur tangan politik dan ekonomi Amerika.

Kelompok Kataeb Hezbollah yang berpengaruh mengatakan bahwa penarikan pasukan pendudukan adalah awal menuju pencapaian kedaulatan penuh. Namun kelompok itu juga mengancam pemerintahan Zaidi.

"Pemerintah yang tidak bekerja untuk kebaikan rakyatnya akan digulingkan dengan segala cara yang mungkin," demikian pernyataan kelompok tersebut. AFP/I-1