Sound Horeg di Simpang Jalan, dari Hiburan Rakyat Kelas Bawah, Penggerak Ekonomi hingga Jadi Polemik

Terakhir, yakni Slamet Timbang (57) yang meninggal dunia di wilayah Jombang, Jawa Timur.

Slamet diketahui tertimpa kanopi dan tembok saat mengantar istrinya ke apotek di tengah kemeriahan karnaval parade sound horeg di Desa Wringinagung, Jombang, Jawa Timur.

Pada kejadian itu, secara tiba-tiba tembok bangunan dengan kanopi ambruk dan menimpa korban, sehingga korban tewas di tempat.

Runtuhnya bangunan itu diduga dipicu karena getaran serta suara keras dari sound horeg hingga kabel yang tersangkut di bodi atau muatan truk sound yang melintas.

Rentetan peristiwa itu lantas menjadi sorotan karena berkaitan dengan sound horeg, terutama pada aspek keselamatan dan aturan mengenai ekspresi itu.

Bagi Heri Lentho, sound horeg telah menjadi hiburan bagi sebagian masyarakat, terutama masyarakat bawah, namun persoalan justru muncul ketika hiburan telah kehilangan batas sosialnya.

Kebebasan berekspresi tidak berarti bebas mengganggu orang lain. Hak untuk menikmati musik tidak boleh menghilangkan hak orang lain untuk mendapatkan ketenangan, kesehatan dan keselamatan.

Karena itu, menurut Heri, yang harus kita kritik bukan masyarakat kecil yang ingin bergembira, yang harus kita persoalkan adalah ketika ekspresi kegembiraan itu berubah menjadi kebisingan ekstrem, merusak lingkungan, membahayakan pengguna jalan, merusak fasilitas, mengganggu rumah sakit, sekolah atau tempat ibadah, serta disertai perilaku lain yang melanggar hukum dan norma sosial.

Sound horeg tidak boleh menjadi kambing hitam untuk semua persoalan sosial, tetapi juga tidak boleh menggunakan dalih “hiburan rakyat” untuk membenarkan segala bentuk perilaku.

Meskipun demikian, rakyat kecil berhak mendapatkan hiburan, sekaligus juga berhak mendapatkan ketenangan dan keselamatan.

Sementara itu pegiat sejarah dan budaya dari Boemi Poeger Jember, Yopi Setyo Hadi mengusulkan agar pemerintah pusat yang memiliki kewenangan melampaui wewenang pemerintah daerah dapat melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga negara.

Pemerintah juga perlu melakukan beberapa langkah yang meliputi penerbitan aturan bersama lintas kementerian/lembaga mengenai standardisasi hingga sanksi tegas bila kendaraan yang memuat sistem pelantang suara melintasi jembatan timbang dengan melakukan razia berkala dan pencegatan armada truk sound horeg di jalan raya nasional sebelum mereka memasuki area permukiman warga.

Regulasi pemerintah

Gubernur Jawa Timur Indar Parawansa bersama Kapolda Jatim dan Pangdam V/Brawijaya menerbitkan surat edaran bersama tentang penggunaan sound system agar tidak melanggar norma agama, kesusilaan, dan hukum.

SE Bersama Nomor 300.1/6902/209.5/2025, Nomor SE/1/VIII/2025 dan Nomor SE/10/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025 ditandatangani Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Polisi Nanang Avianto, dan Panglima Komando Daerah Militer V/Brawijaya Mayor Jenderal TNI Rudy Saladin.