Pakistan Berlakukan Lock Down di Islamabad untuk Mencegah Aksi Menuntut Pembebasan Mantan PM Imran Khan

ISLAMABAD - Para pemimpin dari partai Imran Khan telah berjanji untuk melanjutkan demonstrasi nasional di Pakistan untuk menuntut pembebasan mantan perdana menteri, bahkan ketika pemerintah mengerahkan puluhan ribu polisi ke Islamabad, memblokir jalan raya, dan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk mencoba menghentikan demonstrasi tersebut.

Dari The Guardian, pemerintah telah mengambil langkah-langkah ekstrem untuk mencegah partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) pimpinan Khan melanjutkan aksi demonstrasi tersebut. Pengumuman ini disampaikan setelah meningkatnya kekhawatiran tentang perlakuan terhadap Khan, yang telah dipenjara sejak 2023 atas tuduhan korupsi.

Pada hari Jumat (25/9), para pemimpin PTI mengatakan mereka akan menunda dimulainya aksi hingga 4 Oktober, seminggu setelah tanggal semula 27 September, dengan mengatakan mereka berharap penundaan tersebut akan semakin menekan pemerintah.

Para analis mengatakan aksi tersebut dapat menghadirkan tantangan besar bagi pemerintah yang didukung militer, yang secara luas dianggap lemah, tidak sah, dan tidak populer , sementara Khan tetap menjadi tokoh yang populer dan mampu menggalang dukungan. Koalisi yang berkuasa dipimpin oleh perdana menteri, Shehbaz Sharif, tetapi kepala angkatan darat, Marsekal Lapangan Asim Munir, secara luas dipandang sebagai pemimpin de facto negara tersebut .

Minggu ini, puluhan pemimpin dan menteri PTI telah ditahan atau menjadi subjek surat perintah penangkapan, sementara tiga saudara perempuan Khan ditangkap pada hari Senin dan masih berada di penjara, didakwa menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan.

Di antara mereka yang menghadapi penangkapan adalah Sohail Afridi, kepala menteri provinsi asal Khan, Khyber Pakhtunkhwa, benteng PTI, tempat ribuan pendukung diperkirakan akan bergabung dalam pawai ke ibu kota.

Afridi mengatakan PTI akan melakukan aksi demonstrasi kecuali pemerintah memberikan konsesi signifikan terkait perlakuan dan kondisi Khan di penjara, termasuk kesempatan untuk diadili secara adil atas kasus-kasus Khan.

“Pemerintah sedang panik – itulah sebabnya mereka mengepung Islamabad, itulah sebabnya mereka menculik para menteri kita,” katanya. “Tetapi Imran Khan adalah pemimpin paling populer di negara ini dan rakyat akan turun ke jalan untuknya. Saya yakin mereka tidak akan mampu menghentikan kekuatan publik ketika mereka turun ke jalan dan menuju Islamabad.”

Afridi mengakui bahwa besarnya pengerahan pasukan keamanan telah membuat banyak orang khawatir akan terjadi konfrontasi kekerasan untuk mencegah pendukung Khan memasuki ibu kota, seperti yang telah terlihat dalam demonstrasi sebelumnya.

Pemerintah telah mengerahkan puluhan ribu petugas keamanan ke Khyber Pakhtunkhwa dan menutup jalan raya utama yang menghubungkan ibu kota provinsi, Peshawar, dengan Islamabad.

“Saya tahu mereka bisa melakukan apa saja untuk menghentikan kami dengan kekerasan, kami tidak ragu tentang itu,” kata Afridi. “Tetapi jika kami memiliki banyak orang, mereka tidak bisa menembak kami. Rencana kami adalah membawa begitu banyak orang sehingga mereka menyerah.”

Faisal Karim Kundi, seorang pejabat yang ditunjuk pemerintah pusat sebagai gubernur Khyber Pakhtunkhwa, membela langkah-langkah keamanan yang diambil terhadap PTI sebagai tindakan pencegahan dan menuduh partai tersebut mencoba menciptakan "ketidakstabilan dan kekerasan". "Negara tidak dapat membiarkan kelompok kekerasan mana pun berbaris menuju Islamabad," kata Kundi.

Frustrasi publik meningkat di Islamabad karena langkah-langkah pemerintah untuk mencegah pendukung partai Khan memasuki ibu kota telah menyebabkan kota itu menyerupai benteng dengan keamanan tinggi.

Lebih dari 1.000 kontainer pengiriman, banyak di antaranya diperkuat dengan paku, telah memblokir jalan dan karung pasir ditempatkan di jembatan, sementara jalan raya utama menuju ibu kota ditutup. Pertemuan publik telah dilarang di Islamabad dan 22.000 polisi dan personel keamanan lainnya telah dikerahkan di seluruh ibu kota.

Penutupan wilayah oleh pemerintah telah memicu kemarahan dan frustrasi di ibu kota, dengan banyak bisnis yang tidak dapat memperoleh pasokan. Shahid, 76 tahun, seorang pengusaha pensiunan, mengatakan: “Seluruh kota menderita. Pemerintah telah menutup seluruh kota dan kami, sebagai warga negara, tidak berdaya. Saya belum pernah melihat situasi seperti ini. Pengangguran, inflasi, dan ketidakamanan telah membuat hidup kami seperti neraka, tetapi apakah pemerintah peduli? Tidak.”