Kejar Nilai Tambah Ekonomi, Enam Sektor Prioritas Dibayangi Risiko Ekologis

Pertumbuhan tidak boleh hanya diukur dari output ekonomi, tetapi juga dari kemampuan menjaga keberlanjutan SDA.

JAKARTA – Rencana pemerintah menjadikan enam sektor prioritas sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi dikhawatirkan menimbulkan biaya ekologis cukup besar. Fakta empiris menunjukkan eksploitasi sumber daya alam (SDA) demi mengejar nilai tambah ekonomi, termasuk hilirisas, menimbulkan kerusakan lingkungan tak sedikit.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menegaskan harus ada pembaharuan dalam sumber pertumbuhan ekonomi agar lebih berkelanjutan dan inklusif. D.ia menilai hilirisasi SDA yang selama ini dilakukan justru menimbulkan kerusakan alam yang buruk bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

"Saya pribadi melihat harus ada pembaharuan dalam sumber pertumbuhan ekonomi. Misalkan saja hilirisasi sumber daya alam ini sudah dilakukan namun yang terjadi justru kerusakan alam yang notabene buruk pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang," ujar Nailul, Kamis (24/9), merespons enam prioritas kebijakan pemerintah.

Menurutnya, hilirisasi SDA harus berjalan sejajar dengan sektor energi terbarukan untuk mengungkit pertumbuhan yang sustainable atau berkelanjutan. Begitu juga dengan ketahanan pangan yang harus berlandaskan pada ekologi baik.

Nailul juga menyoroti sektor infrastruktur digital yang sampai saat ini hanya dinikmati oleh platform global besar. Padahal, ekosistem di dalamnya menjadi penyangga utama ekonomi digital, mulai dari penyediaan infrastruktur hingga penyedia konten.

"Harus ada pembagian yang adil, baik hak dan kewajiban masing-masing aktor, termasuk platform OTT global," katanya.

Senada, Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB. Suhartoko menilai enam sektor prioritas yang disiapkan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi bukan hal baru dalam wacana pembangunan nasional. Menurutnya, persoalan utama bukan pada pemilihan sektor, melainkan implementasi yang selama ini belum optimal.

Sikap Permisif

Suhartoko menyebut sejumlah faktor yang dapat menghambat pelaksanaan program, antara lain perencanaan yang tidak terintegrasi antar kementerian dan lembaga, tumpang tindih penanggung jawab, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), serta pendanaan yang belum jelas. Tumpang tindih kewenangan juga membuat program serupa berjalan tanpa koordinasi sehingga perencanaan menjadi tidak sinkron.

Selain itu, dia menyoroti lemahnya monitoring dan evaluasi yang dinilai belum profesional serta cenderung permisif terhadap kesalahan dan penyimpangan dari perencanaan. Pengawasan keuangan yang lemah juga berpotensi membuka peluang korupsi.

Karena itu, jika pemerintah serius menjadikan enam sektor tersebut sebagai penggerak ekonomi, pembenahan tata kelola, integrasi perencanaan, kejelasan penanggung jawab, peningkatan kualitas SDM, kepastian pendanaan, serta pengawasan keuangan yang ketat perlu menjadi prioritas.

Sementara itu, pemerintah menyiapkan enam sektor prioritas untuk menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, yakni infrastruktur digital, hilirisasi sumber daya alam, manufaktur bernilai tambah tinggi, industri hulu strategis, ketahanan pangan, serta energi terbarukan.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan enam sektor prioritas dipilih karena memiliki potensi permintaan domestik yang kuat dan diperkirakan terus tumbuh sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia. Sektor tersebut mencakup infrastruktur digital, produk hasil hilirisasi, energi baru, serta ketahanan pangan dan energi.

“Pengembangan sektor prioritas harus didukung sejumlah enabler, antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas, penguatan infrastruktur dasar dan konektivitas, institusi yang efektif, kepastian regulasi, stabilitas makroekonomi, akses pembiayaan, sektor keuangan yang kompetitif, serta stabilitas politik dan keamanan,” jelasnya.