Wakil Wali Kota Jakbar: Upaya Cegah Narkoba Harus Jadi Prinsip Sosial

JAKARTA -- Wakil Wali Kota Jakarta Barat (Jakbar) Ali Murtadho menegaskan upaya pencegahan peredaran gelap narkotika harus dijadikan sebagai dogma atau prinsip utama di tengah masyarakat, mulai dari level individu, keluarga, hingga masyarakat luas.

"Ini (pencegahan narkoba) harus sustainable, berlanjut terus-menerus. Kita berharap ini bisa menjadi sebuah dogma (prinsip utama)," ujar Ali saat ditemui usai kegiatan edukasi pencegahan narkoba di Kembangan, Jakarta Barat, Kamis.

Dia mengatakan penanganan masalah narkotika tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu lembaga saja, melainkan butuh pendekatan yang komprehensif.

"Cerita tentang pencegahan, peredaran, penggunaan, sampai pada penanggulangan narkotika itu tidak bisa dilakukan secara parsial. Polisi saja, BNN (Badan Narkotika Nasional) saja, atau pemda (pemerintah daerah) saja, tapi memang harus secara komprehensif melibatkan unsur kelembagaan masyarakat, bahkan sampai pada individual," tutur Ali.

Dalam kegiatan edukasi tersebut, pihaknya mendorong sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) agar memiliki pemahaman yang selaras terkait langkah-langkah pemerintah dalam memutus rantai peredaran gelap narkoba.

"Ya, jelas tadi, ya. Ketahanan individu akan menjadi basis. Individu kuat terbentuk dari keluarga yang kuat, ya, dan juga terbentuk dari masyarakat yang kuat. Artinya, semua level dari pembentukan karakter personal itu punya pengaruh. Personal, keluarga, lingkungan, sekolah, sampai lingkungan masyarakat itu punya pengaruh," kata Ali. 

Lebih lanjut, kata dia, Pemerintah Kota Jakarta Barat memberikan perhatian khusus terhadap maraknya penyalahgunaan obat keras jenis Tramadol. Pihaknya telah melakukan pemetaan dan penertiban bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Barat.

"Ini lagi tren cerita Tramadol. Saat ini, kita coba lakukan pemetaan dan kemarin, sudah kita lakukan langkah-langkah bersama Satpol PP. Ini akan kita jadikan satu program rutinitas pemberantasan," ungkap Ali.

Menurut dia, untuk memperkuat benteng pertahanan dari bahaya narkoba, penguatan perlu dilakukan di berbagai lini, mulai dari level keluarga melalui program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Pusat Informasi Keluarga (PIK), hingga lingkungan masyarakat.

Dia pun mengimbau masyarakat dan kelembagaan lokal agar berperan aktif menjadi intelijen sosial yang peka terhadap kondisi sekitar.

"Kita memperkuat berbasis kelembagaan masyarakat untuk bisa menjadi intelijen sosial, katakan jadi CCTV (kamera pengawas) sosial. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar punya kepedulian, jangan tidak mau tahu," tegas Ali.

Di sisi lain, sambung dia, Pemerintah Kota Jakarta Barat turut mendorong penguatan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dengan meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengalokasikan anggaran yang relevan untuk mendukung program tersebut.

"Kita berharap unsur OPD, UKPD (Unit Kerja Perangkat Daerah) yang ada benar-benar mengalokasikan anggaran untuk memberi penguatan kepada P4GN yang ada. Mudah-mudahan, kalau itu semua level kita perkuat, akan bisa menekan peredaran narkotika di Jakarta Barat," imbuh Ali.