Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Perizinan Ruwet, Potensi Ekspor Perikanan Terhambat

3 Kamis, 24 Sep 2026, 00:00 WIB | Oleh: Tim Redaksi
Perizinan Ruwet, Potensi Ekspor Perikanan Terhambat Perizinan Ruwet, Potensi Ekspor Perikanan Terhambat Doc: istimewa
Ket. Sektor Kelautan - Tumpang Tindih Perizinan Hambat Ekspor Perikanan

JAKARTA – Keluhan masyarakat terkait pelayanan perizinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Karantina menjadi sinyal perlunya evaluasi serius terhadap kualitas layanan publik. Perbaikan tidak cukup sebatas mempercepat proses administrasi, tetapi juga harus memastikan prosedur lebih transparan, sederhana, dan responsif agar tidak menjadi hambatan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Anggota Komisi IV DPR RI, Hasan Saleh menerima keluhan masyarakat, salah satunya dari Kalimantan Utara (Kaltara), terkait masalah layanan perizinan sektor kelautan dan perikanan. Karenanya, dia meminta KKP serta Badan Karantina mengevaluasi sistem pelayanan agar tidak semakin membebani pelaku usaha.

“Salah satu keluhan utamanya berkaitan dengan persyaratan dokumen ekspor produk perikanan seperti kepiting, udang, dan ikan,” ujar Hasan dikutip dari laman resmi DPR RI di Jakarta, Rabu (23/9).

Hasan menyoroti tumpang tindih dan ketidakpastian perizinan ekspor sektor perikanan yang dinilai membebani pelaku usaha, khususnya perusahaan menengah dan kecil yang menjadi mayoritas di Kalimantan Utara (Kaltara). Dia menyebut negara tujuan ekspor seperti Malaysia, Hongkong, Singapura, dan Korea Selatan hanya membutuhkan surat ekspor dari Badan Karantina, sementara pelaku usaha di Indonesia juga diwajibkan memenuhi izin ekspor dari KKP.

“Keluhan masyarakat terkait sektor perikanan menjadi andalan Provinsi Kalimantan Utara untuk mengimbangi ekspor impor dari provinsi lain. Adapun ekspor dari bidang lain seperti tambang batubara dan tambang emas, perkebunan sayur dan minyak bumi semua dikelola oleh pemerintah pusat,” jelas Hasan.

Hasan juga mengeluhkan adanya persyaratan tambahan dari petugas Balai Mutu KKP di lapangan, pelayanan yang dinilai tidak terstandar.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Kapasitas Produksi Menganggur, Industri Didesak Bangkit
    Berita yang sangat melegakan bagi kita yang bergerak ...
  • Jakarta Timur Bersiap Jadi Magnet Investasi Baru, Kawasan 370 Hektare Ini Dilirik
    Tidak akan sukses. Catat ini. Ormas sm warlok ...
  • Industri Makanan dan Minuman Tumbuh 7,04 Persen, KRISTA InterFOOD 2026 Perluas Peluang Bisnis
    Pencapaian kinerja industri mamin yang impresif ini tentu ...
  • Ekspor Tembus 4,85 Miliar Dolar AS, UGM Dorong Teknologi Hijau Industri Kulit
    Ekspor kulit tembus 4,85 miliar dolar AS, UGM ...
  • GrabMart Catat Lonjakan Pesanan Dini Hari, Strategi Pemasaran Brand Perlu Berubah
    Banyak sekarang pekerja kantoran sampe rumah malam, lalu ...
pasang iklan di koran jakarta
pasang iklan di koran jakarta
Nasional
Terkonfirmasi, Jenderal LSP...
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Terkonfirmasi, Jenderal LSP Ditahan di Rutan Mabes Polri   

Terkonfirmasi, Jenderal LSP Ditahan di Rutan Mabes Polri  

03 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.